Infografis
Suara.com - Saat ini jenis Usaha Kecil Mandiri (UKM) kerap menjadi jenis usaha pilihan perempuan Indonesia untuk mendukung perekonomian keluarga. Pertimbangannya, selain modal yang tidak seberapa, usaha ini juga tidak terlalu membutuhkan ketrampilan maupun keahlian secara khusus.
Apalagi, perempuan juga masih dapat melakukan berbagai aktivitas seperti mengurus keluarga di sela usahanya. Tak heran, jika usaha semacam ini merupakan fenomena yang dapat kita temui dimanapun, mulai dari pedagang nasi uduk, lontong sayur, minuman, gorengan, buah hingga sayuran.
Sayangnya, para pelaku Usaha Kecil Mandiri ini, umumnya tidak memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman modal. Sehingga, mereka kerap tidak dapat meningkatkan usahanya karena terkendala masalah modal.
Melihat hal ini Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) menjawab solusi permasalahan modal ini dengan memberikan bantuan permodalan kepada 3.000 perempuan pelaku UMKM untuk semakin memperdayakan perempuan di Indonesia.
Baca Juga: PKS Cari Dua Partai untuk Bangun Poros Ketiga Pilpres 2019
"Perempuan begitu luar biasa, kegiatan mereka begitu banyak sampai-sampai membantu ekonomi keluarga dengan berdagang. Itulah yang menjadi dasar kami memberikan akses modal bagi para ibu yang memiliki usaha mikro,” ujar ketua Umum PPLIPI, Dra. Hj. Indah Suryadharma Ali, saat ditemui di Smesco, Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Permodalan ini, lanjut dia, didapatkan dari dana Zakat-infak dan Sedekah para Pengurus PPLIPI dan para Simpatisan PPLIPI, agar pemberdayaan perempuan secara ekonomi untuk para Usaha Kecil Mandiri dapat diselenggarakan.
Menurut Indah, bukan kali ini saja PPLIPI memberikan bantuan permodalan untuk para perempuan yang ingin memiliki usaha, karena pada 2016, ada 1.200 penerima bantuan, lalu 2017, jumlah meningkat sedikit menjadi 1.300.
"Kami menyadari bahwa jumlah itu dibanding dengan jumlah perempuan Pedagang Kecil Mandiri, mungkin relatif masih terlalu sedikit. Namun selain kami akan terus mengupayakan dan mensosialisasikan kegiatan ini di seluruh tingkat kepengurusan PPLlPI, baik di tingkat Provinsi (DPW), tingkat Kabupaten/Kota (DPC) maupun tingkat Kecamatan (PAC), kami juga berharap dengan dicatatnya kegiatan ini dalam rekor MURI, masyarakat luas akan terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama," tutup dia.
Baca Juga: PKB: Mahfud MD bukan Representasi NU
