Infografis
Suara.com - Menteri Pariwisata, Arief Yahya berkunjung ke markas UNWTO, lembaga PBB bidang pariwisata di Madrid, Spanyol. Dalam kunjungannya, Areif melakukan presentasi dengan mengupas tuntas soal go digital, pengadaan homestay, dan sustainable tourism certification (STC), yang tengah diupayakan Kemenpar.
Namun dari ketiga tema tersebut, soal homestay justru mendapat respons serius. Apalagi setelah menpar menyebut akan membangun 100.000 pondok wisata hingga 2019, yang pengerjaannya akan dimulai 2017.
"Apakah pemerintah ikut mengatur regulasinya? Bagaimana dengan pajak? Siapa yang menginspeksi? Bagaimana menjaga persaingan agar tetap sehat? Hati-hati dengan pelaku industri yang existing. Di banyak negara, menambah jumlah atau kapasitas kamar atau hunian di satu destinasi justru akan menaikkan tensi bisnisnya," kata Taleb Rifai, Sekjen UNWTO mengingatkan.
Pada kesempatan yang sama, Mr Carlos Vogeler, Executive Director for Member Relations, yang merupakan warga negara Spanyol juga memberi catatan.
"Ini bertolak belakang dengan go digital yang dipresentasikan sebelumnya. Go digital sangat modern, maju, progresif dan menjemput pasar masa depan, sedangkan homestay lebih ke traditional market," katanya.
Lain lagi sorotan Mr Márcio Favilla, Executive Director for Operational Programmes and Institutional Relations.
"Homestay mungkin hanya cocok untuk domestic market, bukan untuk international market," saran laki-laki yang pernah menjadi wali kota Brazil itu.
Presentasi tentang homestay terbilang cukup sengit, namun tim Kemenpar justru merasa mendapat semacam "early warning" atau yang biasa disebut critical success factors yang bermanfaat.
Masyarakat Diajak Mendapat Keuntungan Pariwisata
Arief menerangkan, menciptakan 100.000 homestay di 10 top destinasi wisata sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Dia menyebutnya sebagai sharing economy, membangun community based di sektor pariwisata dengan melibatkan masyarakat untuk bekerja sama, mendapatkan keuntungan, menjaga ekosistem, dan hospitality. Masyarakat juga bisa menghidupkan tradisi dan budaya yang akan menjadi atraksi baru.
Areif menyebut, peran pemerintah adalah membantu permodalan. Jika biasanya bunga 12 persen, maka pada proyek homestay hanya ditetapkan 5 persen saja, dengan masa tenor 20 tahun dan uang muka 1 persen. Perbedaan dengan harga pasar itulah yang ditanggung pemerintah.
Pemerintah juga mewajibkan bentuk bangunan menggunakan arsitektur Nusantara, sehingga setiap daerah akan berbeda-beda. Pada 25 Oktober 2016 akan diumumkan pemenang lomba desain arsitektur Nusantara, dengan rekor jumlah mencapai 728 design.
"Kami ingin mengembalikan arsitektural tradisional yang khas, yang saat ini sudah banyak yang hilang. Bulan ini sudah akan ada pemenang-pemenang lomba desain homestay-nya," kata Arief.
Adapun ke-10 destinasi prioritas akan didahulukan, tetapi daerah lain, yang punya potensi dan membutuhkan homestay juga akan diperhatikan.
Ke-10 destinasi prioritas yang disebut sebagai Bali baru itu adalah Danau Toba-Sumatera Utara, Tanjung Kelayang-Belitung, Tanjung Lesung-Banten, Kepulauan Seribu dan Kota Tua-Jakarta, Candi Borobudur-Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru-Jawa Timur, Mandalika-Lombok NTB, Labuan Bajo NTB, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, dan Morotai-Maluku Utara.
"Kami mempersiapkan tim yang bekerja untuk itu di bawah Pokja Percepatan 10 Bali baru. Tentu pemilik homestay akan dibekali pengetahuan, sampai pada pencatatan laba-rugi, masalah keuangan yang sederhana. Soal sumber daya manusia, kami memiliki deputi kelembagaan dan SDM, yang sampai 2019 akan mencetak 500 ribu tenaga kerja pariwisata baru untuk mempersiapkan target 20 juta kunjungan wisman pada 2019," ujarnya.
Akhirnya, Rifai pun memahami dan percaya pada keseriusan Arief membangun pariwisata Indonesia.
"Homestay juga bisa dikemas menjadi atraksi destinasi yang menarik. Saya percaya kedekatan dengan budaya lokal, tradisi masyarakat, kehangatan people to people relations. Itu semua bisa menjadi atraksi pariwisata," katanya.
Di ujung presentasi, Areif minta UNWTO untuk mengawal dan memfasilitasi pengembangan STC. Kemenpar bahkan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri No 14/2016 tentang Pedoman Tujuan Wisata berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, UNWTO langsung menyatakan kesediaannya.
Pada pertemuan tersebut, sejumlah delegasi Kemenpar ikut mendampingi Areif. Mereka adalah Yuli Mumpuni Widarso-Dubes RI untuk Spanyol yang juga perwakilan RI di UNWTO, Don Kardono-Stafsus Menpar Bidang Media, Giri Adnyani-Sesdep Pemasaran Mancanegara Kemenpar, Nia Niscaya-Asdep Pengembangan Pemasaran Wilayah Eropa Timur Tengah, Afrika dan Amerika, Ronald Pantun Mariso-Setmenpar, dan Kurniawan-staf KBRI Madrid.
