Infografis
Suara.com - Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly membuat terobosan untuk mengembangkan pariwisata Indonesia. Keduanya berbagi data kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk melalui semua pintu imigrasi di Indonesia.
Data yang dimaksud adalah jumlah kunjungan, asal negara, jenis kelamin, dan umur wisatawan. Semua informasi ini akan disimpan dalam server imigrasi dan akan digunakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk menentukan lokasi promosi.
“Ini adalah kolaborasi yang sangat maju dalam strategi mengembangkan pariwisata Indonesia,” sebut Arief di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Yasonna mengatakan, data yang diinginkan menpar, yang tanpa nama dan nomor paspor, akan berperan penting untuk menentukan ke mana Kemenpar akan melakukan promosi.
“Data asal negara, umur, dan jenis kelamin akan penting untuk menentukan harus berpromosi ke mana, desain untuk usia berapa, dan hal-hal apa saja yang disukai oleh laki-laki dan perempuan,” kata mantan anggota DPR RI di Komisi II periode 2004-2009 ini.
Kedua menteri tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama (memorandum of understanding) mengenai Pemanfaatan Data Keimigrasian dalam rangka Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan dan Perjanjian Kerja Sama perihal Dukungan Data Keimigrasian dalam rangka Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan, di Jakarta, Selasa (19/07/2016).
Pada poin kedua menpar menjelaskan, Index Bisnis Environment Indonesia dinilai sangat memalukan, karena Indonesia berada di nomor 70 dari 141 negara. Berarti, pariwisata Indonesia kalah jauh dibandingkan Thailand, Malaysia, bahkan dengan Singapura.
Jumlah turis mancanegara di Indonesia tahun lalu hanya 10 juta orang, sementara Malaysia 27 juta orang dan Thailand 30 juta orang.
“Pendapatan devisa kita di sektor pariwisata hanya US$ 10 miliar, kalah jauh dengan Malaysia yang US$ 21 M, dan Thailand US$ 42 M,” beber Arief.
Padahal menurutnya, potensi destinasi wisata Indonesia jauh lebih bagus dan indah dibandingkan dengan negara tetangga. Artinya, ketika potensi besar tetapi hasilnya minimalis, pasti ada persoalan mendasar di sektor ini.
“Dan itu adalah regulasi. Aturan yang menjerat dan mengikat kitalah yang harus dibenahi. Jumlah peraturan di Tanah Air ada 42.000, dan banyak yang bertabrakan antar satu dengan lainnya,” ungkapnya.
Arief juga menyebut, petugas imigrasi adalah wajah depan Indonesia. Jika tampak wajahnya berseri, tersenyum dan ramah, maka seperti itulah persepsi wisman terhadap Indonesia. Begitu pun sebaliknya, jika tampak murung, seram dan tidak bersahabat, maka seperti itulah kesan pertama yang ditangkap oleh para wisatawan.
“Jadi, wajah Indonesia sangat tergantung oleh Dirjen Imigrasi, Pak Ronny Sompie,” kata Arief yang disambut senyum oleh Ronny Sompie, yang juga hadir dalam acara tersebut.
Patut Mencontoh Pariwisata Singapura
Poin ketiga, Arief juga menjelaskan soal bebas visa kunjungan (BVK). Menurutnya, ada beberapa hal yang patut dicontoh dari negara-negara tetangga, yang jumlah kunjungan wismannya tinggi.
“Kita harus out world looking, melihat apa yang dilakukan oleh Singapura dan Malaysia, mengapa mereka sukses. Mereka sudah menjalankan BVK pada lebih dari 150 negara, jauh sebelum Indonesia membuka pintu lebar-lebar buat wisman. Kita jauh terlambat dalam hal visa fasilitation. Atau dalam pantauan Competitiveness Index versi World Economic Forum, international openness (keterbukaan kepada dunia Internasional) kita rendah,” kata laki-laki asal Banyuwangi ini lagi.
Menanggapi hal tersebut, Yasonna menyatakan bahwa ia menyambut baik kerja sama dengan Kemenpar. Menurutnya, untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia, perlu ditingkatkan sinergitas antar kementerian dan para stakeholder (masyarakat pendukung) agar berjalan dengan baik.
“Semua kementerian dan stakeholder harus mempersiapkan infrastruktur dan perangkat pendukung lainnya, agar para wisatawan dapat menikmati potensi wisata Indonesia secara optimal,” kata Yasonna.
Menkumham menyatakan siap membantu Kemenpar mendapatkan data wisatawan asing yang ada di Indonesia.
“Kami akan bergandengan tangan dengan Kemenpar. Apa yang bisa kami bantu akan kami lakukan," ucap Yasonna.
