Infografis
Suara.com - Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat diwajibkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sewa lahan Alun-alun Utara sebagai pasar darurat Klewer ke Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pemerintah Kota Solo.
Penggunaan dana sewa lahan Alun-alun Utara untuk pasar darurat Klewer yang terbakar habis pada 27 Desember 2014 akan diaudit oleh tim independen, kata Sekretaris Daerah Pemkot Surakarta Budi Suharto kepada wartawan di Solo, Kamis(9/4/2015).
Hal tersebut tertuang dalam surat perjanjian sewa lahan Alun-alun Utara antara Pemkot dan Keraton.
"Ya untuk laporan penggunaan anggaran sewa lahan disampaikan setiap tahun karena pembayaran sewa lahan juga dibayarkan per tahun," tambah Budi.
Ia mengatakan Keraton harus melaporkan penggunaan dana sewa lahan Alut sesuai dengan hasil rekomendasi Dirjen Kebudayaan. Dengan demikian penggunaan dana sewa lahan jelas, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dana tersebut hanya bisa diperuntukkan bagi upaya menjaga serta melestarikan cagar budaya Keraton, seperti kegiatan keraton dan lain sebagainya. Termasuk untuk membayar gaji abdi dalem.
Budi mengatakan sampai saat ini masih menunggu kesiapan Keraton terkait pembayaran sewa lahan Alut, dan tidak ada batasan waktu pembayaran sewa lahan Alut sesuai perjanjian sewa lahan Alut terhitung mulai 6 April 2015 sampai 6 April 2017.
"Ya pada intinya pembangunan pasar darurat tidak boleh merusak bangunan cagar budaya terutama bagian ringin kurung. Perlu dibuat pula saluran drainase agar lingkungan pasar tidak kumuh," katanya.
Budi mengatakan pembangunan pasar darurat Klewer jalan terus. Surat perjanjian yang ditandatangani Paku Buwono (PB) XIII Hangabehi selaku Raja Keraton dengan Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo terkait sewa lahan Alut menjadi pegangan Pemkot untuk membangun pasar darurat. Pemerintah tidak akan ikut campur dalam konflik internal Keraton. (Antara)
