Infografis
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin ikut angkat bicara menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengakui jika ongkos politik Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.
Sultan menilai, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses pilkada serentak yang lalu. Pihaknya beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah yang berkualitas.
"Pernyataan Pak Presiden dan ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau," kata Sultan dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Jum'at (13/12/2024).
Di sisi lain, kata dia, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.
"Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Dalam arti, kata Sultan, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem partai politik di Tanah Air.
Oleh karena itu melalui buku yang pihaknya tulis "Green Democracy", ditawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah bisa melalui DPRD untuk pilkada Gubernur, sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.
"Terutama pilkada Gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati," ujarnya.
Tujuannya, kata dia, adalah agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu Gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.
Baca Juga: RK-Suswono Akhirnya Akui Kalah: Kami Terima Hasil Pilkada Jakarta
Lebih lanjut, Sultan mengatakan, pihaknya akan melakukan mengevaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Karena saat ini sedang reses, pihaknya akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.
