Infografis
Suara.com - Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) terancam tidak bisa mengajukan gugatan sengketa atau perselisihan hasil pilkada (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu karena hasil perolehan suara yang cukup jauh dengan paslon 03, Pramono-Rano.
Dalam Pasal 158 UU Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengatur tentang batas selisih perolehan suara berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Dalam Pilkada 2024, tercatat DPT di Jakarta sebanyak 8.214.007 orang. Sehingga ketentuannya diatur dalam Pasal 158 huruf C UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:
Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar satu persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
Baca Juga: Tim Edy-Hasan Ajukan Sengketa Pilkada Sumut ke MK: Kalau Bukan Menantu Jokowi...
Dengan begitu, pasangan RIDO terancam tidak bisa mengajukan gugatan sengketa Pilkada Jakarta ke MK karena selisih perolehan suara lebih satu persen.
Adapun perolehan suara pasangan RIDO sebanyak 1.718.160 suara (39,40 persen). Di sisi lain, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno (Doel) unggul dengan perolehan 2.183.239 suara (50,07 persen).
Di posisi terakhir, ada pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dengan perolehan suara sebanyak 4459.230 atau 10,53 persen.
Artinya, selisih perolehan suara pasangan RIDO dengan pasangan Pramono-Rano Karno sebanyak 10,67 persen.
Pantauan Suara.com di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2034), belum terpantau adanya gugatan yang diajukan pasangan RIDO ke MK secara online ataupun offline per pukul 20.00 WIB.
Baca Juga: Banjir saat Hari Pencoblosan, Paslon Pilkada Medan Nomor 2 Gugat KPU ke MK
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo menyebut bahwa kemungkinan sidang perdana untuk sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada awal Januari 2025.
“Kira-kira di awal Januari ya,” kata Suhartoyo kepada wartawan, Senin (9/12/2024).
Sekadar informasi, peserta Pilkada bisa mengajukan permohonan sengketa ke MK paling lambat tiga hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing daerah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara.
Kemudian, MK memiliki waktu maksimal 45 hari untuk menggelar sidang sengketa pilkada yang diajukan oleh para peserta Pilkada 2024.
