Tim RIDO Desak KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang karena Banyak Golput

Kamis, 05 Desember 2024 | 07:02 WIB
Tim RIDO Desak KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang karena Banyak Golput
Warga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta di TPS 046 Cilandak, Jakarta, Rabu (27/11/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Tim Pemenangan Cagub dan Cawagub nomor urut 01, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyoroti soal rendahnya partisipasi warga Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 27 November 2024 lalu. Bahkan, angka golongan putih (golput) ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Pilkada Jakarta.

Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco mengatakan, rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada disebabkan oleh berbagai faktor.

Beberapa di antaranya dipaparkan Baco, seperti masih ada warga sudah meninggal masih masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kemudian, banyak banyak warga yang tidak menerima surat undangan untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS).

“Ketiga, ini karena minimnya sosialisasi terkait hak-hak warga untuk bisa memilih calon pemimpinnya menggunakan e-KTP. Jadi, ini merupakan kegagalan KPU DKI Jakarta dalam melaksanakan Pilkada Jakarta,” ujar Baco kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

Baca Juga: KPU Nyatakan Pram-Rano Menang di Jakbar, Saksi RIDO Ogah Tandatangani Hasil Pleno

Baco pun menilai rendahnya partisipasi warga membuat hasil Pilkada perlu dipertanyakan. Bahkan, ada sejumlah TPS yang tingkat penggunaan hak pilihnya di bawah 25 persen.

"Seperti di TPS 023 Petojo Selatan, Gambir tingkat partisipasi pemilih hanya 15,7 persen, kemudian TPS 016 Semper Barat dan TPS 138 Penjaringan tingkat partisipasinya masing-masing 21,33 persen," ungkapnya.

Karena itu, Baco mendesak KPU DKI Jakarta untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pilkada Jakarta. Bentuk tanggung jawabnya dengan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di TPS yang memiliki tingkat partisipasi rendah.

"Lakukan PSU di TPS yang partisipasinya rendah, ini merupakan bentuk tanggung jawab KPU terhadap hak demokrasi warga Jakarta. PSU dilakukan di TPS yang ada warga melaporkan kepada Bawaslu, dan TPS yang partisipasinya di bawah 40 persen," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengakui turunnya jumlah partisipasi pemilu pada Pilkada 2024 dibandingkan Pilpres 2024.

Baca Juga: KPU DKI: Pram-Rano Menang di Jakarta Barat, Raup 500.738 Suara

Anggota KPU DKI Jakarta Astri Megatari menjelaskan angka partisipasi warga Jakarta yang menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan Pilkada, Rabu (27/11/2024) tidak sebanyak saat pencoblosan Pilpres pada Rabu (14/2/2024).

"Jadi, terkait hal ini memang tentunya kami akan melakukan evaluasi lagi mengenai program-program kegiatan sosialisasi yang sudah kami jalankan," kata Astri, beberapa waktu lalu.

Dia mengeklaim sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin kepada warga Jakarta agar bisa berpartisipasi pada hari pemungutan suara.

“Berbagai cara sudah kami lakukan, lebih dari 100 titik kami sudah lakukan sosialisasi ke komunitas, ke ormas, kemudian juga selain itu kami juga lakukan sosialisasi ke sekolah, ke kampus untuk pemilih pemula dan pemilih muda,” tutur Astri.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI