Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Aria Bima mengkritik soal endorsement atau dukungan dari pusat untuk para calon kepala daerah (cakada) yang bertarung di Pilkada 2024. Menurutnya, ke depan hal itu tak perlu lagi dilakukan.
Hal itu disampaikan Aria dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Bawaslu, dan Wamendagri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Ia menjelaskan, jika sebenarnya motivasi dalam melakukan Pilkada itu adalah bagaimana rakyat ini berkehendak baik untuk memilih pemimpinnya.
"Jadi endoser, endoser orang pusat ini enggak terlalu penting," tegasnya.
Ia justru menyarankan lebih baik para calon kepala daerah didukung oleh rakyat kecil seperti misalnya para tukang becak.
"Mendingan didukung persatuan tukang becak di kota kabupaten tersebut kan lebih bagus atau paguyuban tukang bakso lebih bagus daripada didukung atau di-endorse oleh presiden RI ke 5, ke 6, ke 7, enggak penting itu," katanya.
Ia menegaskan jika tujuan bersama dalam Pemilu adalah bagaimana rakyat itu berpartisipasi untuk memilih pemimpinnya. Maka dari itu, kata dia, adanya netralitas sangat penting dilakukan.
"Dan kami melihat perlu netralitas, penting ini pak," pungkasnya.
