Infografis
Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan, jika berdasarkan evaluasi pihaknya, Polri sudah maksimal dalam mengamankan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ia pun mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kami menyampaikan sekali lagi bahwa peran Polri sangat maksimal, dan kami harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Kapolri Listyo Sigit, para Kapolda, para Kapolres, para Kapolsek, para Babinkamtibmas," kata Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Ia mengatakan, evaluasi yang dilakukannya berdasarkan laporan-laporan yang diterima pihaknya, jika Polri sudah dianggap maksimal secara garis besar.
"Teman-teman, secara garis besar kami perlu sampaikan bahwa Polri benar-benar maksimal menyampaikan, menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya terkait pengamanan Pilkada. Apa namanya peran maksimal Polri tersebut, mulai dari persiapan, persiapan artinya membantu distribusi logistik, penyiapan TPS, kemudian juga pelaksanaan pencoblosan, menjaga ketertiban terkait pencoblosan, sampai dengan selesainya penghitungan cepat di masing-masing daerah," ujarnya.
Namun menurutnya ada beberapa hal yang menjadi catatan yang diterima Komisi III yang dirasa cukup menonjol di Pilkada.
"Yang pertama adalah kejadian di Puncak Jaya, Papua Tengah, itu ada bentrokan antara pendukung karena terjadi saling klaim kemenangan. Kami terus pantau kejadian tersebut, dan kami anggap respon Polri sudah tepat, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tepat dan terukur. Kemudian juga di Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. ini juga terkait dengan pencoplosan di Papua Tengah ya," katanya.
"Kemudian di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di Aceh, ini yang tadi pagi kami mendapatkan masukan soal adanya saling klaim kemenangan antara dua kontestan di mana proses rekapitulasi berjenjangnya saat ini sedang berjalan. Dan masyarakat sangat meminta kami bersuara agar pihak keamanan, terutama Polri di sana, menjamin tidak terjadinya kecurangan dalam proses rekapitulasi yang berjenjang tersebut," sambungnya.
Sementara itu soal Partai Cokelat yang disinggung ikut cawe-cawe di Pilkada 2024, ia menilai hal tersebut tak mungkin dilakukan.
"Karena yang namanya Pilkada ini kan tidak hanya antar dua kubu. Karena hampir enggak mungkin Kapolri menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu," pungkasnya.
Baca Juga: Anggota DPR Diadukan ke MKD Gegara Sebut 'Partai Cokelat' Cawe-cawe, Habiburokhman: Itu Hoaks!
Desak Prabowo Copot Kapolri
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus sebelumnya mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal itu agar Prabowo berani melepaskan sahwat politik Joko Widodo atau Jokowi.
Deddy awalnya menyampaikan, jika Pemilu Indonesia kemarin termasuk Pilkada adalah Pemilu yang paling cacat karena ulah Joko Widodo atau Jokowi.
"Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme, karena bermula pada saat seorang penguasa bernama Jokowi dengan segala cara, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, melakukan upaya-upaya untuk menghasilkan pemilu sesuai keinginannya," kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).
Adanya hal itu, kata dia, akhirnya digerakan lah Partai Cokelat yang menjadi kosakata baru dalam perpolitikan Indonesia masa kini.
"Sudah disebutkan di dalam gedung DPR, baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah menyinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum," katanya.
Ia mengatakan, Partai Cokelat bergerak sudah berdasarkan komando, dan orang yang paling bertanggungjawab di balik itu adalah Kapolri Listyo Sigit.
"Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita," ujarnya.
Padahal, kata Deddy, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri sudah bersusah payah memisahkan Polri dari ABRI. Tujuannya tak lain untuk melayani dan melindungi masyarakat. Namun yang terjadi justru aksi Kepolisian sangat parah dalam Pilkada.
Selain itu ia menyoroti juga ketidaknetralan PJ Gubernur di Pilkada 2024. Menurutnya, justru dirinya sangat kasihan dengan Presiden Prabowo saat ini.
"Bayangkan seorang Presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan Presiden dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon Gubernur. Hati kami tersakiti," katanya.
Ia pun menyerukan kepada pendukung Prabowo agar bisa mendesak Presiden mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri.
"Kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus sahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian dalam negeri. Dengan cara itu, kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa Presiden Prabowo," ujarnya.
