Infografis
Suara.com - Warga Kampung Bayam, Jakarta Utara masih menanti solusi yang dijanjikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang nantinya terpilih di Pilkada Jakarta 2024. Curhatan hati itu disampaikan Shirly, perwakilan warga Kampung Bayam yang dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Selasa (26/11/2024).
Dalam acara diskusi publik itu, Shirly menyoroti soal solusi yang diberikan oleh pasangan Cagub-Cawagub nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.
"Saya menilai solusi yang mereka berikan itu hanya sekedar diskusi, diskusi, dan diskusi, contoh pasangan nomor 1 yang akan memberikan kepada BUMD supaya melakukan pengelolaan perumahan kepada warga itu tidak mahal harganya," curhat Shirly.
Shirly juga berharap agar jangan ada BUMD untuk mengelola masalah perumahan warga, khususnya untuk warga miskin kota.
Selain RK-Suswono, Shirly juga mengomentari janji politik pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno yang menargetkan waktu satu bulan untuk menyelesaikan masalah warga Kampung Bayam. Namun, menurut Shilry janji yang diucapkan Pramono-Rano tidak masuk akal.
"Terus kedua, dari pasangan Pramono-Rano, dia akan menyelesaikan permasalahan Kampung Bandan dalam waktu 1 bulan, kalau saya anggap 1 bulan, sedangkan kami sudah melarang berapa lama di luar sana, masak bisa dalam waktu 1 bulan," jelas Shirly.
Shirly menilai solusi ini hanya dengan harga yang telah disepakati, ia mengatakan harusnya kesepakatan harga ini di dalami terlebih dahulu oleh BUMD kepada warga.
"Dan memberikan solusinya hanya dengan harga yang telah disepakati, harusnya anda mendengar dulu, pernah gak antara BUMD ini, dan warga ada kesepakatan harga? Jadi bukan sembarangan seperti yang mereka bilang dalam 1 bulan," lanjutnya.
Shirly juga menganggap bahwa Cagub-Cawagub tidak mengetahui apa yang dari awal menjadi program di Kampung Bayam.
"Dan mereka tau gak apa yang dari awal menjadi programnya di Kampung Bayam, adalah pengelolaan yang dilakukan bukan oleh BUMD, tapi melalui warga sendiri, jadi kami warga bisa hidup mandiri, dan bisa mendapatkan kegiatan yang layak, itu yang kami mau," pungkas Shirly. (Moh Reynaldi Risahondua)
