Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap video dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada kepada pasangan calon Ahmad Lutfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jawa Tengah.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan hal itu akan diumumkan sore ini usai dirinya bertemu dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan.
“Setelah kami ada acara nanti dengan Pak Menko Polhukam nanti di Bawaslu kemungkinan sore jam 4 atau jam 5 kami akan melakukan prescon kembali untuk mengenai masalah video,” kata Bagja di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
“Kami lagi menyusun laporan lengkapnya dan juga karena hasil tim penelusuran kami harus hati-hati juga untuk kemudian menyusunnya,” tambah dia.
![Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. [Suara.com/Dea]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/01/23/84480-ketua-bawaslu-rahmat-bagja.jpg)
Sebelumnya, Bagja mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran terhadap video dukungan Prabowo untuk memastikan ada pelanggaran pemilu atau tidak.
Menurut dia, hasil penelusuran tim yang dibentuk Bawaslu akan menentukan langkah selanjutnya.
“Tergantung dari hasil tim, penelusuran tim. Pertanyaannya sekarang melanggar atau tidak,” kata Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).
“Baru kemudian kalau kita cari, kalau melanggar maka tentu akan kita panggil yang berkaitan dengan orang-orang yang ada dalam video," tambah dia.
Usut Dugaan Pelanggaran Prabowo
Baca Juga: Nah Lho! Dukungan Jokowi Disebut Malah jadi Bumerang bagi RK, Kok Bisa?
Diketahui, kampanye Prabowo dikabarkan terjadi pada seakhir pekan. Berdasarkan Peraturan KPU, pejabat negara diperbolehkan melakukan kampanye tanpa cuti jika dilakukan di akhir pekan.
Meski begitu, Bagja memastikan Bawaslu tetap harus memverifikasi apakah kampanye tersebut melanggar ketentuan yang ada atau tidak.
Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan memanggil pihak-pihak terkait yang ada dalam video tersebut untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk Prabowo.
Jika tidak ada pelanggaran, penelusuran ini akan dihentikan dan dilaporkan sebagai hasil pengawasan.
Lebih lanjut, Bawaslu juga mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 Tahun 2024 yang memperbolehkan pejabat negara, termasuk presiden, untuk berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas jabatan, kecuali untuk pengamanan, dan wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara.
Jika ditemukan adanya pelanggaran, Bawaslu akan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil penelusuran akan dijadikan sebagai bagian dari laporan pengawasan Bawaslu.
