Infografis
Suara.com - Penasehat hukum Edy Rahmayadi, Junirwan Kurnia buka suara soal dugaan korupsi renovasi situs Benteng Putri Hijau di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).
Dugaan korupsi revitalisasi situs Benteng Putri Hijau ini terjadi pada tahun 2022, di masa kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumut.
Dirinya menyebut bahwa kasus korupsi merupakan hal yang biasa saja, dan tidak ada kaitannya dengan Edy Rahmayadi.
"Dan akhirnya ada korupsi itu biasa," katanya di Rumah Pemenangan Cagub dan Cawagub nomor urut dua Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, kemarin.
Junirwan juga ikut membawa-bawa nama Presiden ke-7 yakni Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Anak buah Jokowi juga banyak yang korupsi, anak buah SBY dulu juga banyak korupsi. Apakah SBY dan Jokowi harus masuk penjara? kan gak," ujarnya.
Kembali ke kasus dugaan korupsi situs Benteng Putri Hijau, Junirwan mengatakan jika anggaran sudah diberikan kepada pengguna anggaran, sedangkan Edy adalah pembuat kebijakan.
"Ketika kebijakan itu diimplementasikan salah atau keliru oleh anak buahnya yang membuat kekeliruan itulah yang bertanggung jawab, bukan pak Edy lagi," ucapnya.
Junirwan pun membantah tudingan kinerja Edy Rahmayadi amburadul terkait temuan dugaan korupsi situs Benteng Putri Hijau.
"Dikaitkan dengan kinerja Pak Edy Rahmayadi kan sudah saya katakan sebelumnya bahwa sesudah anggaran itu dikucurkan kepada pengguna anggaran. Pak Edy tak bisa mencampuri lagi soal teknisnya, pengawasan ada di inspektorat," jelasnya.
Diketahui, isu situs Benteng Putri Hijau ini menyeruak saat debat ketiga Pilgub Sumut 2024, memancing perhatian publik.
Calon Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1 Surya meminta klarifikasi kepada pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala yang saat ini terungkap banyak persoalan termasuk dugaan korupsi.
Menurut Juru Bicara Tim Pemenangan Bobby-Surya, M Syarif Lubis, korupsi penataan Situs Benteng Putri Hijau, potret amburadulnya kinerja Edy Rahmayadi selama menjabat.
"Situs Benteng Putri Hijau hijau ini adalah cagar budaya yang seharusnya dijaga, karena didalamnya ada nilai-nilai sejarah yang harus diketahui oleh lintasan generasi. Kondisi situs ini menjadi potret amburadulnya kinerja Pak Edy saat menjabat Gubernur Sumut," katanya.
