Infografis
"Saya tahu, anda sampaikan anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD, kenyataan di wali kota saja, itu langsung ke menteri tidak ke DPR," kata Edy.
Dirinya mengaku mengetahui itu karena datang langsung ke DPR RI Komisi II dan Komisi V. Ia menyebutkan jika komisi itu merupakan tempatnya berkoordinasi saat menjadi Gubernur Sumut, bukan langsung ke menteri.
"Saya tahu itu, karena saya datang ke DPR RI, di Komisi V, di Komisi II dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi potensi yang ada, bukan saya langsung datang ke menteri," ucap Edy.
Kemudian, Edy mengatakan jika bupati dan wali kota kota tidak memiliki urusan langsung ke menteri. Bupati dan wali kota harusnya ke gubernur karena secara hirarki gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.
