Infografis
Suara.com - Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution mengungkapkan jika Edy Rahmayadi pernah meminta tolong agar dijumpakan dengan menteri. Hal itu terjadi ketika Bobby menjadi Wali Kota Medan dan Edy sebagai gubernur.
Bobby awalnya meminta maaf karena saat menjadi Wali Kota Medan langsung komunikasi dengan menteri tanpa melalui gubenur. Dirinya meminta maaf jika melangkahi Edy.
"Baik Pak Edy, kalau tadi Pak Edy sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri mohon maaf kalau gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edy sebagai gubernur," kata Bobby dalam debat ketiga Pilgub Sumut 2024, Rabu (13/11/2024).
Bobby lalu mengatakan jika Edy pernah meminta tolong dijumpakan dengan menteri. Ia bertanya jika menjumpai Komisi II dan Komisi V DPR RI efektif untuk membawa program nasional ke Sumut, kenapa Edy meminta tolong untuk dijumpakan dengan menteri.
"Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya untuk ketemu menteri, Pak waktu saya jadi wali kota, Pak. Mohon maaf sekali lagi, karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu bicara program," ujarnya.
Namun demikian, Bobby mengaku tidak mempersoalkan hal itu karena tidak ada membawa kepentingan pribadi. Sebab, saat itu Bobby membawa kepentingan masyarakat Medan dan Edy membawa kepentingan masyarakat Sumut.
"Tapi nggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama, tidak ada, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan Wali Kota Medan, tidak ada kepentingan Gubernur Sumut waktu itu. Yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak," ungkapnya.
Bobby mengaku ke depan bakal menjumpai menteri dan DPR RI bersama bupati dan wali kota se Sumut. Hal itu dilakukan jika dirinya terpilih nanti.
"Makanya kalau memang ke depannya kami, Pak, kami akan pastikan, di sini ada calon-calon bupati, wali kota, se-Sumatera Utara kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini akan kita lakukan ke depannya," katanya.
Sebelumnya, Bobby ingin mengajak 30 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Sumut untuk membawa program pusat ke Sumut. Edy menilai saat menjadi Wali Kota Medan Bobby selalu langsung ke menteri tanpa melalui DPR.
"Saya tahu, anda sampaikan anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD, kenyataan di wali kota saja, itu langsung ke menteri tidak ke DPR," kata Edy.
Dirinya mengaku mengetahui itu karena datang langsung ke DPR RI Komisi II dan Komisi V. Ia menyebutkan jika komisi itu merupakan tempatnya berkoordinasi saat menjadi Gubernur Sumut, bukan langsung ke menteri.
"Saya tahu itu, karena saya datang ke DPR RI, di Komisi V, di Komisi II dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi potensi yang ada, bukan saya langsung datang ke menteri," ucap Edy.
Kemudian, Edy mengatakan jika bupati dan wali kota kota tidak memiliki urusan langsung ke menteri. Bupati dan wali kota harusnya ke gubernur karena secara hirarki gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah.
