Gubernur Lemhannas Ungkap Pilkada Aceh dan Papua Paling Rawan Konflik, Ini Sederet Pemicunya!

"Tiga ketidaknetralan ASN, TNI-Polri dan penyelenggara dalam Pilkada berpotensi mengganggu integritas pilkada,  menciptakan ketidakkepercayaan publik, dan memperburuk kualitas demokrasi.  Dan keempat gangguan Peretasan yang menyerang sistem cyber nasional atau pemerintahan termasuk sistem yang digunakan oleh KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pilkada dapat merusak legitimasi penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, permasalahan pasangan calon tunggal di 37 kabupaten dan lima kotamadya perlu mendapat perhatian," sambungnya.