Infografis
Suara.com - Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Dian Permata menilai isu netralitas kepala desa bakal meningkat di kampanye Pilkada 2024. Pasalnya, dia menyebut netralitas kepala desa alias kades menjadi isu yang ramai terjadi pada gelaran Pemilu 2024 lalu yang terdiri dari Pilpres dan Pileg.
Pernyataan itu disampaikan Dian dalam konferensi pers Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal Pengawasan Netralitas Kepala Desa/Lurah dan Aparatur Desa/Aparatur Kelurahan pada Pilkada 2024 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).
“Isu netralitas Kepala Desa dan Aparatur Desa sebenarnya sudah mulai hangat di rezim Pemilu 2024. Nah, isu ini akan lebih, prediktif kami, akan lebih naik karena memang rezimnya itu di rezim Pilkada,” kata Dian.
Menurut dia, hal ini rentan terjadi karena kepala desa memiliki basis massa yang merupakan target dari Pilkada itu sendiri.
Untuk itu, Dian menilai tak heran jika data Indeks Kerawanan Pemilihan menunjukkan kepala desa dan perangkat desa lainnya menjadi salah satu instrumen yang penting untuk terus diawasi.
“Jadi bisa dibayangkan magnet elektoralnya, kalau saya bisa bilang, kepala desa ini cantik, ciamik, molek, diperebutkan banyak orang,” ujar Dian.
Lebih lanjut, dia juga menyebut Pilkada serentak 2024 ini memiliki banyak tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan demokrasi elektoral yang ideal.
Ratusan Kasus Kades Tak Netral
Diketahui, Bawaslu mengungkapkan adanya 195 kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa pada kampanye Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan 195 pelanggaran tersebut tersebar di 25 provinsi sejak awal masa kampanye hingga hari ini.
“Dengan rincian, 59 temuan, 136 laporan, 130 diregister, 55 tidak diregister, belum diregister 10 perkara,” kata Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin.
“Dari total 130 perkara diregister, sebanyak 12 perkara merupakan tindak pidana pelanggaran pemilihan,” tambah dia.
Bagja menambahkan sebanyak 97 kasus merupakan pelanggaran peraturan perundangan lainnya dan 42 kasus lainnya dinyatakan bukan pelanggaran.
“Dari 130 diregister itu, itu adalah pelanggaran netralitas kepala desa sehingga, agenda demokrasi elektoral tingkat lokal yang saat ini sedang berlangsung dapat terlaksana secara kompetitif, jujur, adil dan demokratis,” jelas Bagja.
Dia menjelaskan dalam pasal 70 ayat 1 UU Pilkada terdapat aturan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melinbatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa maupun perangkat kelurahan.
“Di sebutkan nih, anggota kepala desa dan kepala desa atau sebutan lain lurah di larang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikann salah satu pasangan calon,” tegas Bagja.
Untuk itu, Bagja mengimbau kepala desa maupun perangkat desa lainnya untuk menjaga netralitas selama masa kampanye Pilkada 2024.
Bagja juga berharap imbauan itu bisa dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh calon kepala daerah dan juga tim kampanye calon kepala daerah untuk tidak melibatkan kepala desa.
