Infografis
Suara.com - Seluruh anggota DPRD dari PDI Perjuangan wajib memenangkan pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala di Pilgub Sumut 2024. Jika ada yang berpihak ke Bobby Nasution-Surya, maka PDI Perjuangan akan memecat anggota DPRD tersebut.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat saat Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batu Bara, kemarin.
"Misalnya berpihak ke calon lain, dalam hal ini ke nomor urut satu Bobby Nasution, sanksi tegasnya adalah dipecat," kata Djarot.
Djarot mengingatkan anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari PDIP agar tidak memasang dua kaki di Pilgub Sumut. Dirinya menegaskan sanksi pemecatan akan diberikan jika hal itu terjadi.
"Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki dan ada Bobby, tidak mendukung calon kita (Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala). Sudah jelas sanksinya, harus dipecat," ucap Djarot.
Selain itu, Djarot juga mengingatkan kepada TNI/Polri untuk untuk menjunjung netralitas di Pilgub Sumut 2024. Jangan pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat, untuk menentukan sikap pilihannya, kepada salah satu paslon di Pilgub Sumut 2024.
"Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini," ungkapnya.
"Untuk TNI/Polri netral, ASN dan Kepala Desa netral. Karena ini, hanjatnya hidup rakyat Sumut. Biarkan kebebasan kepada rakyat Sumut, untuk memilih pilihannya sebaik-baiknya," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan Bawaslu untuk tidak pandang bulu menindak pelanggaran di Pilgub Sumut dan memproses segala laporan disampaikan kepada masyarakat.
"Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segara diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur," jelas Djarot.
Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melakukan seluruh tahapan Pilkada Sumut ini, hingga pemungutan suara nantinya.
"Jangan segan-segan untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi," cetusnya.
Djarot menambahkan KPU jangan main-main dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Pemilu pada Pilkada Sumut tahun 2024.
"KPU jangan main-main. Kalau kejadian, di Desa segara dilaporkan dan bersuara," katanya.
