Infografis
Suara.com - Ratusan tokoh lintas agama di Kabupaten Serang, Banten meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Banten 2024.
Mereka menegaskan komitmennya meminta APH dan ASN netral untuk menjaga kedaulatan rakyat demi terciptanya pelaksanaan Pilkada Banten 2024 yang demokratis.
Para tokoh lintas agama itu pun memberikan pernyataan yang mengecam segala bentuk pelanggaran yang dilakukan APH maupun ASN dalam perhelatan Pilgub Banten ini.
Salah satu tokoh agama dari Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Abah Elang Mangkubumi mengatakan, deklarasi tersebut dilakukan untuk mengawal demokrasi di Kabupaten Serang dan Pilgub Banten berjalan sesuai Perundang-undangan.
"Hari ini ulama dan lintas agama berkumpul semata untuk mengawal demokrasi agar terciptanya demokrasi yang sehat sesuai dengan undang-undang yaitu untuk kedaulatan rakyat, dari rakyat untuk rakyat," kata Abah Elang usai Halaqah Kebangsaan di Majlis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Kabupaten Serang, Sabtu (19/10/2024) malam.
Dalam agenda Halaqah dengan tema 'Peran Ulama dalam mengawal demokrasi, ASN, TNI, Polri wajib netral' itu, Abah Elang menyebut masyarakat kini resah dengan opini adanya keberpihakan para kepala desa, ASN kepada salah satu kandidat calon kepala daerah baik dalam pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur di Banten.
Ia menegaskan, para tokoh agama yang hadir sepakat menolak segala bentuk intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ia pun menekankan pemilihan kepala daerah di tanah jawara itu harus berlangsung aman dan damai.
Karenanya, ia menekankan para ulama dan tokoh lintas agama di Banten lebih berperan dalam menyampaikan pesan agar terciptanya proses demokrasi yang baik dan benar.
"Kami siap mengawal demokrasi secara baik dan benar dan kami akan sampaikan pesan ini terhadap ASN, APH, TNI, Polri, KPU Bawaslu agar mereka menjadi wasit yang sebaik-baiknya, tidak ada keberpihakan kemanapun," tegasnya.
"Tidak ada keberpihakan terhadap pihak manapun berikan kami kebebasan agar kami mendapatkan pemimpin sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tentunya pemimpin tersebut mampu membangun SDM dan SDA serta memajukan kabupaten yang lebih maju lagi," tambahnya.
