Warga Bantaran Kali Krukut Curhat Soal Banjir, Pramono Bilang Begini

Selasa, 15 Oktober 2024 | 23:04 WIB
Warga Bantaran Kali Krukut Curhat Soal Banjir, Pramono Bilang Begini
Pramono Anung saat blusukan ke bantaran Kali Krukut, Selasa (15/10/2024). (Suara.com/Faqih)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Calon gubernur nomot urut 3 di Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung melakukan blusukan ke Pinggir Kali Krukut, Jalan Bangka Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Saat bertemu warga, Pramono Anung mengaku, mendapat curhat jika perkampungan mereka terendam banjir hingga setinggi 1,5 meter jika dilanda hujan lebat.

Warga menaruh harapan kepada Pramono, jika memang dirinya terpilih menjadi gubernur Jakarta, agar menuntaskan permasalah mereka.

Pramono menjelaskan ada tiga penyebab suatu wilayah diterjang banjir antara lain; banjir kiriman, banjir lokal dan banjir rob.

Baca Juga: Ridwan Kamil: Gubernur Harus Jadi Salesman Investasi, Rezeki Kudu Dijemput

"Kali krukut ini, kalau kiriman kecil, banjir lokal karena selokan tidak dikeruk, sampah, kemudian harus diturap, tidak diturap. Terakhir banjir rob di Krukut gak ada banjir rob karena banjir rob biasa di Jakarta Utara," kata Pram, di lokasi, Selasa.

Berdasarkan penyebabnya, kata Pram, banjir yang kerap terjadi di Kali Krukut yakni banjir lokal.

Hasil pemantauan Pram, aliran Kali Krukut perlu dilakukan pengerukan, lantaran telah banyak terjadi penumpukan sampah di sana.

"Jadi saya lihat Kali Krukut ini memang sudah terlalu lama tidak pernah dikeruk, kemudian banyak yang sudah terjadi penumpukan sampah dan sebagainya," katanya.

Jika terpilih menjadi gubernur Jakarta, Pram bakal bekerja sama dengan pihak Kementerian PUPR untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini dialami warga.

Baca Juga: Ada Kejutan Usai Pelantikan Prabowo, Sosok Ketum Parpol Ini Bakal Ikut CFD Bareng Pramono

"Ini kali Krukut bukan hanya tanggungjawab pemerintah provinsi semata. Untuk itu gak bisa engga harus duduk antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ucap Pram.

“Kalau mau melakukan pekerjaan di lapangannya salah satunya, harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, dalam hal ini PUPR, dengan Provinsi Jakarta," tambahnya menandaskan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI