Andra Soni Janji Bangun Pemerintah Tanpa Korupsi dan Dinasti

Hairul Alwan Suara.Com
Senin, 14 Oktober 2024 | 11:51 WIB
Andra Soni Janji Bangun Pemerintah Tanpa Korupsi dan Dinasti
Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten, Andra Soni memberi keterangan kepada awak media usai menghadiri konsolidasi partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. [Suara.com/Yandi Sofian]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Calon Gubernur Banten nomor urut 2, Andra Soni berjanji bakal membangun pemerintahan yang anti korupsi, terbuka dan bertanggung jawab ketika terpilih dan mendapat amanah dari masyarakat Banten.

Didampingi Achmad Dimyati Natakusumah dalam Pilgub Banten 2024, Andra Soni juga berjanji akan membangun pemerintahan tanpa dinasti. Pria yang lahir dari keluarga petani ini juga menyebut mencalonkan diri sebagai calon Gubernur merupakan anugrah yang tak pernah ia impikan.

"Insyaallah, Andra Soni berjanji dan bersumpah akan membangun pemerintahan tanpa dinasti dan korupsi, Insyaallah," kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, Senin (14/10/2024).

"Saya lahir dari rahim petani, bisa menjadi calon gubernur ada anugerah dari Yang Maha Kuasa, tidak akan saya sia-siakan," ungkap mantan Ketua DPRD Banten itu.

Baca Juga: Penerima Bansos Beras Kemensos di Banten Yel-yel Andra Soni-Dimyati dan Dewi-Iing

Menurutnya, salah satu hal yang memperlambat pembangunan Banten dalam 24 tahun terakhir karena adanya korupsi. Padahal, Banten merupakan penyanggah ibu kota negara. Namun, masih banyak ketimpangan khususnya antara Banten Utara dengan Banten Selatan.

"Tugas pemimpin adalah mengabdi, tugas pemimpin mengayomi, bukan menumpuk harta. Insyaallah saya istiqomah," paparnya.

"Dari sisi fiskal Banten itu besar. Nah Provinsi yang punya uang segitu tuh harusnya bisa menyelesaikan secara bertahap kendala-kendala yang dihadapi," ujarnya.

Ketua DPD Gerindra Banten itu menyebut bakal melibatkan KPK, Polri hingga Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di Banten. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran pemerintah Provinsi Banten bisa dipantau, sehingga bisa mencegah penyelewengan anggaran.

"Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun sebuah sistem good governance yang bisa bertanggung jawab, kita punya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kita punya inspektorat, semua alat sudah ada, tinggal kembalikan ke diri kita," jelas Andra Soni.

Baca Juga: Andra Soni dan Ratu Zakiyah Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Hadir di Agenda APDESI Serang

Kata dia, Provinsi Banten dengan APBD Rp12 triliun, harus dioptimalkan untuk berbagai program yang bermanfaat dan berhasil bagi masyarakat.

Jika melihat Kabupaten Lebak yang kuasnya 3.700 kilometer persegi dan Kabupaten Pandeglang seluas 2.900 kilometer persegi, Pemprov Banten belum berniat banyak untuk kedua daerah tersebut.

Sementara, Kota Tangerang Selatan dengan luas 147 kilometer persegi, menjadi lebih berkembang dengan keterlibatan aktif pihak swasta.

Pengelolaan anggaran harus baik dan bertanggung jawab, mengingat pemerataan di Banten masih jauh tertinggal dibanding provinsi lainnya.

"Karena itu kita harus membuat sebuah program perencanaan dan sebagainya, yang bisa mengundang semua investasi ikut bergabung, ikut juga menjadi bagian dari kemakmuran dan kemajuan provinsi Banten," pungkasnya.

Kontributor : Yandi Sofyan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI