Usai Terima Dukungan, Pramono Minta FBR Tongkrongi TPS Saat Hari Pencoblosan

Minggu, 13 Oktober 2024 | 18:05 WIB
Usai Terima Dukungan, Pramono Minta FBR Tongkrongi TPS Saat Hari Pencoblosan
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung saat mengikuti debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pasangan calon Gubernur dan wakil gunernur nomor urut 3 di Pilkada Jakarta 2024, Pramono Anung-Rano Karno mendapat dukungan dari Forum Betawi Rempug (FBR).

Dalam mendeklarasikan dukungannya tersebut, FBR menyatakan tak akan bersikap netral dan berupaya memenangkan Pramono-Rano di Pilgub Jakarta.

Selanjutnya, guna menjaga suara pemilih, Pramono meminta kepada FBR untuk berkontribusi saat hari pencoblosan. Ia meminta agar FBR melakukan pengamanan di tiap TPS yang berada di Jakarta, pada 27 November mendatang.

"Jadi FBR ini akarnya ada di bawah, karena saya sudah bersinggungan, berinteraksi sangat lama dengan FBR. Saya tahu mereka akarnya kuat sekali di bawah," kata Pramono, di Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2024).

Baca Juga: Resmi Beri Dukungan, FBR Yakin Pramono-Rano Mampu Majukan Budaya Betawi

"Salah satu yang nanti pasti FBR akan mempunyai peran yang sangat signifikan, nungguin TPS, supaya TPS-nya tidak dicurangi. Dan itu yang bisa melakukan adalah FBR. Jadi konkret, ya," tambah Pramono.

Sebelumnya, Pramono-Rano meneken kontrak politik dengan FBR saat menerima deklarasi dukungan dalam Pilgub Jakarta 2024.

Pramono dan Rano berjanji akan memajukan kebudayaan Betawi menjadi budaya utama Jakarta usai perpindahan Ibu Kota Nusantara, ke Kalimantan Timur.

Saat terpilih menjadi Gubernur Jakarta, Pramono berjanji dirinya dan Rano akan menyusun peraturan daerah (perda) untuk mengimplementasikan kebijakan pemajuan budaya Betawi sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.

Merujuk Pasal 31, Pemprov DKJ bisa menganggarkan dana abadi kebudayaan yang dialokasikan dari APBD dan bisa mengusulkan dana tambahan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga: Pramono-Rano Paling Sering Kampanye Di Jakarta, Hasto: Energinya Luar Biasa

Selain itu, Pemprov DKJ juga berwenang untuk melibatkan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

"Kami sudah menerima dan apa yang menjadi naskah akademik dan juga lembaga adat maupun kebudayaan Betawi. Kami akan tindaklanjuti, insyaallah, kalau amanah itu kami dapatkan," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI