Infografis
Suara.com - Calon gubernur (cagub) nomor urut 3, Pramono Anung mengaku siap melanjutkan program dari gubernur sebelumnya, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika nantinya bisa terpilih menjadi pemimpin di Jakarta.
Pramono mengatakan, bakal mengelaborasi rencana Ahok dan Anies soal hunian bagi warga.
Dalam wacananya, Anies memiliki program rumah DP Rp0 untuk warga. Sementara Ahok, lebih condong membangun rusun untuk hunian warga Jakarta.
Terkait program Anies dan Ahok, Pramono menyebut upaya pembebasan untuk membangun hunian hal tersebut masih menjadi kendala.
“Sehingga dengan demikian, mekanisme atau cara dengan DP 0 digagas Mas Anies atau dengan cara rumah susun yang diinginkan Pak Ahok, harus dikaji. Yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan secara baik bagi warga yang kurang mampu,” kata Pramono saat blusukan di kawasan Jakarta Timur, Kamis (3/10/2024).
![Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) bersama bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (kanan) dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu di Taman Semanggi, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2024). [ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/09/19/14809-pramono-anung-rano-karno-temui-ahok-pramono-rano.jpg)
Pramono mengaku bakal mengkaji lagi soal hunian DP Rp0 yang digaungkan oleh Anies. Meski demikian, Pramono tidak menampik jika hal itu sangatlah berat untuk dilaksanakan.
“Kami mempelajari itu ya, tetapi memang tidak mudah. Yang mudah adalah tetap harus ada perbankan yang masuk tetapi suku bunganya kecil sekali, sebab kalau suku bunga normal kasihan warga,” ungkapnya.
Pramono menyebut, kini pihaknya tengah berencana membuat hunian di atas Kantor Kelurahan dan Kecamatan. Sebab, menurutnya Pemda DKI tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk pembebasan lahan.
“Tanahnya sudah tak perlu pembebasan yang di atas kantor Kecamatan atau Kelurahan dan itu terjadi di seluruh dunia, seperti itu. Maka relatif akan menjadi lebih murah,” kata Pram.
Baca Juga: 10 Nama Capim dan Cadewas KPK Dicap Produk Ilegal, MAKI Salahkan Jokowi, Kenapa?
Terpenting, bagi Pram, meski dibangun hunian di atas Kantor Kelurahan dan Kecamatan, tidak mengurangi fungsi dari fasilitas pelayanan kantor tersebut.
“Yang paling penting tidak mengurangi fungsi dari kantor itu,” tegasnya.
“Maka bisa dinaikkan di atas, misalnya lantai 1, 2 dan 3 menjadi kantor kecamatan, sementara 4, 5 menjadi tempat creatifhub, supaya anak muda ada tempat untuk bekerja, berinovasi dan sebagainya dan (lantai) 6 ke atas menjadi hunian,” tambah Pram menandaskan.
