Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting (TSRC), Yayan Hidayat memberikan penilaian khusus terkait kondisi Pilkada Jakarta yang mempertemukan KIM Plus vs PDI Perjuangan.
Kondisi itu terjadi usai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 tentang ambang batas pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah mengubah konstelasi politik di Pilkada 2024, khususnya Pilkada yang terjadi di Daerah Khusus Jakarta.
Keputusan tersebut dinilai membuka lebih banyak partisipasi politik dan membatalkan ambisi koalisi borongan seperti Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM PLUS) untuk mengusung satu kandidat secara mutlak di Pilkada 2024.
Dia menilai bahwa perubahan ini menggagalkan ambisi koalisi borongan dan memaksa KIM PLUS untuk berhitung ulang dalam menentukan langkah politik mereka.
“Putusan MK ini membuka kran partisipasi dan secara langsung mengubah konstelasi politik Pilkada, terutama di Daerah Khusus Jakarta. Ambisi koalisi besar seperti KIM PLUS untuk mendominasi terhalang dengan Putusan MK,” jelas Yayan, Minggu (15/9/2024).
Pencalonan Ridwan Kamil sebagai salah satu kandidat di Pilkada Jakarta juga memicu kontroversi, dengan banyak pihak yang berupaya mengungkap jejak digital masa lalunya.
Selain itu, isu primordialisme antarpendukung sepakbola viking dan Jak Mania dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk memengaruhi opini publik di ibu kota.
“Hal ini membuat partai-partai di KIM PLUS terlihat mulai berhitung ulang dalam memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ridwan Kamil dan Siswono. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah mundurnya Syahroni sebagai Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono, yang menunjukkan adanya komunikasi di internal yang belum selesai,” ungkap Yayan lebih lanjut.
Pilkada Jakarta, menurut Yayan, adalah pusat perhatian dan menjadi epicentrum bagi Pilkada daerah-daerah lain.
Baca Juga: Sudah Umum Dikonsumsi Warga Korea dan Jepang, Ini Rahasia Tersembunyi di Balik Susu Ikan
Ketidaksolidan KIM PLUS di beberapa wilayah, seperti Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur, dinilai turut memengaruhi soliditas koalisi di Pilkada Jakarta.
