Banyak Warga Tak Tahu Kotak Kosong Bisa Dicoblos, KPU Akan Sosialisasi Dengan Hati-hati

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maros menanggapi pengakuan warga yang ternyata belum mengetahui bahwa kotak kosong dalam surat suara bisa dicoblos.

Ketua KPU Kabupaten Maros Jumaedi menjelaskan, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan warga soal pilkada dengan satu pasangan calon.

Namun, dia menyebut sosialisasi tersebut akan dilakukan berdasarkan regulasi yang memuat ketentuan tentang pilkada dengan kotak kosong.

“Termasuk itu, termasuk bagaimana mensosialisasikan cara memilih nanti itu baru pasca ini tentu akan ada regulasinya, bagaimana kemudian khusus terkait sosialisasi di kotak kosong itu,” kata Jumaedi di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (15/9/2024).

Baca Juga: KPU Perintahkan Jajaran Tingkat Provinsi Gelar Simulasi Pilkada Satu Paslon Lawan Kotak Kosong

Dia juga menilai bahwa kotak kosong merupakan salah satu isu yang sensitif di Maros sehingga sosialisasi perlu dilakukan secara hati-hati.

“Itu yang memang baru di kami dan itu memang penting untuk kami hati-hati melakukan sosialisasi karena berbicara kotak kosong itu sangat sensitif jika ketika kita keliru dalam mensosialisasikan,” ujar Jumaeidi.

“Sosialisasinya kami tentu mengacu pada regulasi yang ada. Ketika pimpinan kami di KPU RI sudah mengeluarkan regulasi terkait itu, terkait kampanye, terkait tungsura (pemungutan dan penghitungan suara) dan seterusnya, itu yang akan menjadi acuan kami,” tandas dia.

Sekadar informasi, KPU RI sedang menyusun Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang ketentuan pilkada ulang jika kotak kosong memenangkan Pilkada 2024 di suatu daerah.

Anggota KPU RI Idham Holik menjelaskan bahwa dalam rancangan PKPU tersebut, pihaknya mengatur bahwa penyelenggaraan pilkada akan diulang pada tahun depan jika kotak kosong memenangkan pemilihan.

Baca Juga: Simulasi Pilkada Dengan Kotak Kosong Dilakukan Secara Real, KPU Maros: Jadi Acuan Regulasi

“Jadi, dengan demikian itu akan diselenggarakan di tahun 2025 dan KPU segera akan menyusun rancangan jadwal untuk penyelenggaraan dengan satu pasangan calon yang akan diulang tahun depan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 54D ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016,” kata Idham kepada wartawan, Kamis (12/9/2024).

“Saat ini, KPU sedang menyelesaikan proses legal drafting rancangan peraturan KPU tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada yang rencananya pada akhir September 2024 ini akan dikonsultasikan dengan pembentuk undang-undang Dalam hal ini DPR dan pemerintah,” tambah dia.

KPU RI mengungkapkan ada 41 daerah dengan calon kepala daerah tunggal yang akan melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.

Dengan begitu, kotak kosong memiliki kemungkinan untuk memenangkan pemilihan di 41 daerah tersebut sehingga perlu adanya pilkada ulang.

Jika pilkada diulang pada 2025 karena kotak kosong menang, maka posisi kepala daerah di wilayah tersebut akan diisi oleh penjabat sementara.

Adapun 41 satu daerah dengan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 ialah sebagai berikut:

1. Provinsi Papua Barat
2. Aceh Utara
3. Aceh Taming
4. Tapanuli Tengah, Sumatra Utara
5. Asahan, Sumatra Utara
6. Pakpak Bharat, Sumatra Utara
7. Serdang Berdagai, Sumatra Utara
8. Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara
9. Nias Utara, Sumatra Utara
10. Dharmasraya, Sumatra Barat
11. Batanghari, Jambi
12. Ogan Ilir, Sumatra Selatan
13. Empat Lawang, Sumatra Selatan
14. Bengkulu Utara, Bengkulu
15. Kabupaten Lampung Barat
16. Kabupaten Lampung Timur
17. Tulang Bawang Barat, Lampung
18. Bangka, Bangka Belitung
19. Bangka Selatan, Bangka Belitung
20. Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung
21. Bintan, Kepulauan Riau
22. Ciamis, Jawa Barat
23. Banyumas, Jawa Tengah
24. Sukoharjo, Jawa Tengah
25. Brebes, Jawa Tengah
26. Trenggalek, Jawa Timur
27. Ngawi, Jawa Timur
28. Gresik, Jawa Timur
29. Kota Pasuruan, Jawa Timur
30. Kota Surabaya, Jawa Timur
31. Bengkayang, Kalimantan Barat
32. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
33. Balangan, Kalimantan Selatan
34. Kota Samarinda, Kalimantan Timur
35. Malinau, Kalimantan Utara
36. Kota Tarakan, Kalimantan Utara
37. Maros, Sulawesi Selatan
38. Muna Barat, Sulawesi Tenggara
39. Pasangkayu, Sulawesi Barat
40. Manokwari, Papua Barat
41. Kaimana, Papua Barat