Berapa Angka Golput di Pilkada Jakarta 2024?

Suara.com - Kegagalan Anies Baswedan untuk maju dalam kontestasi politik lokal, Pilkada Jakarta kini dibayang-bayangi kemungkinan terjadinya peningkatan angka golongan putih atau golput, yakni warga yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih.

Golput memang menjadi fenomena dalam demokratisasi politik yang bergulir di tanah air. Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, setidaknya ada sejumlah hal yang menyebabkan golput terjadi, yakni apatis terhadap politik, tidak tahu adanya pemilu, dan tidak terfasilitasi.

Bila menilik dari angka golput di Jakarta dari gelaran pilkada sejak 2012, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Secara kumulatif pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, angka golput hanya 22,9 persen.

Meski angkanya lebih tinggi dari target nasional kala itu, yakni 22,5 persen. Sedangkan di tahun 2012, angka golput di kontestasi politik Jakarta mencapai 33 persen.

Baca Juga: Hasil Tes Kesehatan Diumumkan Besok, Pram-Rano Bakal Lolos Persyaratan Pilkada Jakarta?

Meski begitu, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyatakan, turunnya angka golput di tahun 2017 lebih disebabkan adanya sejumlah faktor, yakni meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut menentukan calon pemimpin mereka ke depan.

Bila melihat rekam jejak Pilkada Jakarta 2017, pada putaran pertama ada tiga calon yang berkontestasi, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Anies Baswedan-Sandiaga Uno kemudian Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Komposisi tersebut berubah menjadi dua pasang calon, Anies-Sandi dan Basuki-Djarot. Sumarno menilai bahwa dua pasangan calon tersebut cukup menarik dan atraktif untuk mendorong masyarakat berpatisipasi dalam pesta politik rakyat tersebut.

"Calon yang ada saat ini lebih menarik. Lebih atraktif sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan potensi Golput dalam Pilkada Jakarta 2024?

Baca Juga: Maju Pilkada Jakarta, Rano Karno Deg-degan Jalani Tes Kesehatan: Saya Paling Males Disuntik

Akademisi Universitas Tanjungpura Pontianak (Untan), Haunan Fachry Rohilie mengungkapkan potensi kenaikan angka golput sangat dimungkinkan terjadi. Apalagi dalam Pilpres, Anies mendulang suara hingga 2.653.762 suara atau 41,07 persen.

"Pasti ada nanti pendukung fanatik Anies yang tidak menggunakan hak suaranya. Tapi saya rasa tidak akan sampai sebesar itu tingkat masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya," katanya kepada Suara.com, dihubungi Rabu (28/8/2024).

Perkiraan tersebut disampaikan Fachry, lantaran saat ini pertarungan figur atau personal menjadi perhatian bagi pendukung atau warga yang akan menentukan hak pilihnya.

"Pilkada itu pertarungan figur atau personalitas, tentu bisa jadi magnet untuk para pendukung Anies pindah haluan," katanya.

Apabila merujuk pada hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2024, ada tiga nama populer yang elektabilitasnya menempati posisi atas, yakni Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Ridwan Kamil.

Anies menjadi yang teratas dengan 29,8 persen, kemudian disusul Ahok 20 persen dan Ridwan Kamil 8,5 persen. Sedangkan prosentase responden yang masih belum menjawab atau tidak tahu berada di angka 30 persen.

Lebih jauh, masih berdasarkan survei tersebut, potensi dukungan untuk Anies dalam pilkada kali ini cukup signifikan. Lantaran, Anies juga ditopang barisan pemilih yang loyal atau strong voters.

Bahkan apabila Pilkada Jakarta dilakukan pada waktu survei dilaksanakan, diperkirakan 39 persen pemilih menyatakan niatnya memilih Anies.

Beranjak dari survei dan juga hasil Pilkada Jakarta pada Tahun 2012 dan 2017, Pengamat Politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengemukakan bahwa angka golput akan meningkat dibandingkan dari tahun 2017.

Kelelahan dan Kejenuhan

Ia melihat ada dua faktor yang menjadi penyebab utamanya, yakni kelelahan pemilih dalam konteks kontestasi politik.

"Dinamikanya yang cukup tinggi, apalagi di Jakarta. Ada kelelahan juga dari publik apalagi kalau melihatnya di kampanye gitu ya di Pemilu 2024 kemarin," katanya.

Kelelahan yang dirasakan masyarakat juga terkait digelarnya pemilu dan pilkada serentak yang dilakukan bersamaan.

"Ini menjadi catatan, untuk pertama kali kita menggelar hajatan besar, politik elektoral diselenggarakan dalam satu tahun. Pastinya, akan ada kejenuhan yang disebabkan persaingan antarparpol dalam statemennya yang membuat masyarakat menjadi tegang dalam kampanyenya," ujarnya.

Menurutnya, kejenuhan masyarakat terjadi sebelum proses pendaftaran. Sebagai contoh, ketika sebelumnya ada persoalan keputusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuat Gibran menjadi wakil presiden, menimbulkan kontroversi.

Belum lagi soal nanti dalam pemilu 2024 menimbulkan berbagai macam isu, seperti bansos, kepentingan Jokowi.

"Hal-hal seperti itu yang membuat orang jenuh dan lelah melihat itu. Padahal, masyarakat tidak membayangkan adanya kejenuhan, seperti kemarin Baleg DPR merespons keputusan MK soal pendaftaran calon," ujarnya.

Daya Tarik

Faktor lain yang disoroti Arfianto, yakni daya tarik tokoh yang menjadi tantangan partai nantinya di Pilkada Jakarta. Bila dibandingkan tahun 2017, ada dua faksi besar di Jakarta yang berbasiskan dua tokoh.

"Ada kubunya Ahok dan Anies itu kan militan pendukungnya, mungkin bisa mengamplifikasi dari Pilkada jakarta. Tapi kan (saat ini) dua orang itu nggak ikut, mungkin amplifikasinya itu yang sedikit," ujarnya.

Ia juga mengemukakan dalam pilkada kali ini tidak menemukan adanya daya tarik tokoh sekuat Pilkada 2017.

"Pada pilkada 2024 ini belum bisa menemukan daya tarik sekuat itu karena ngga ada nama-nama baru," ujarnya.

Meski ada nama Pramono Anung dan Ridwan Kamil, Arfianto menilai sebenarnya keduanya merupakan nama-nama lama yang sebenarnya publik sudah memiliki penilaian masing-masing terhadap mereka.

"Kurangnya daya tarik itu yang bisa membuat partisipasi akan menurun atau golput akan meningkat," ujarnya.

Lantaran itu, ia menilai pada Pilkada Jakarta tahun ini diprediksi akan meningkat angka golput, lantaran daya tarik tokoh yang kurang dibandingkan pemilu sebelumnya.

Ia mengemukakan, kemungkinan angka golput di Pilkada Jakarta tahun 2024 ini bisa meningkat, minimal sama dengan Pilkada DKI tahun 2012.

"Angkanya lebih tinggi, ketika tahun 2012 ada 33 persen. Tapi bisa jadi angkanya lebih tinggi. Mungkin sekitar 40 persenan. Tapi hal itu karena faktor tadi soal kelelahan dan daya tarik," ujarnya.