Infografis
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap terlalu berani dengan pilihannya memajukan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari kadernya sendiri, Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024.
Dalam mengusung keduanya, PDIP dinilai harus bekerja lebih keras lagi untuk memenangkannya di kontestasi Pilkada Jakarta. Apalagi, PDIP maju sendiri tanpa ada partai yang bergabung dengannya alias berkoalisi.
"Idealnya pilkada itu harus berkoalisi, tidak bisa pasang sendiri," ujar Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro kepada Suara.com, Rabu (28/8/2024).
Apalagi, ia mengemukakan bahwa keduanya tidak dikenal publik dalam bursa kontestasi lokal Pilkada Jakarta.
Baca Juga: Diiringi Arak-arakan Budaya, Ridwan Kamil-Suswono Bakal Jalan Kaki Daftar KPU Siang Ini
"Dari sini saya rasa sudah kurang pas strategi PDIP, komposisi kadernya, penempatan pasangannya, dan nanti turunannya itu panjang," ujarnya.
Ia kemudian membandingkan dengan rivalnya yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), Ridwan Kamil-Suswono yang memiliki elektabilitas mumpuni.
Sebab, Ridwan Kamil dalam sejumlah survei berada pada posisi ketiga di bawah Anies dan Ahok yang tidak ikut dalam kontestasi politik saat ini.
"Sementara nama Pramono ini di survei pun belum terbaca," ujarnya.
Tak hanya itu, pasangan yang diajukan PDIP dalam Pilkada Jakarta sendiri dinilai tidak merepresentasikan golongan-golongan. Agung mengungkapkan hal tersebut berkebalikan dengan RK-Suswono.
Baca Juga: Rano Karno Ungkap Momen Ditunjuk Megawati Jadi Cawagub Dampingi Pramono Anung: Saya Perintahkan Kamu
Ia menyebut, RK mewakili kelompok nasionalis, sedangan Suswono menjangkau kelompok relijius Islam perkotaan.
"Jadi saling melengkapi RK-Suswono. Sementara ini (paslon PDIP), nasionalis-nasionalis ya, pekerjaan beratnya adalah memastikan pemilih religius itu bisa merapat ke mereka," tuturnya.
Apalagi saat ini hanya tersisa waktu sekira tiga bulan hingga 27 November mendatang untuk menyakinkan masyarakat bahwa pasangan calon yang diusutnya besutannya bisa jadi representatif publik Jakarta.
