Infografis
Suara.com - Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep disebut-sebut mendapat 'karpet merah' untuk maju di Pilkada Serentak 2024 setelah DPR dan Pemerintah bersepakat akan mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada pada Rabu (21/8/2024) kemarin. Pasalnya, DPR dan Pemerintah terang-terangan mengacuhkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan syarat batas usia minimal calon kepala daerah di Pilkada.
Sikap DPR dan pemerintah yang dicurigai memuluskan jalan Kaesang lewat RUU Pilkada secara kilat menuai kritikan keras dari berbagai kalangan, termasuk elite PDI Perjuangan yang kini bersebrangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Tindakan DPR dan Pemerintah pun dianggap telah mengangkangi putusan MK karena bersifat final dan mengikat.
Bahkan, seruan 'Peringatan Darurat' di jagat maya pun membahana hingga hari ini. Ajakan masyarakat untuk turun ke jalan mengawal putusan MK pun bergulir kencang setelah 'Peringatan Darurat' dengan lambang Garuda dan latar warna biru dongker itu mencuat di media sosial.
Mencuatnya gelombang protes publik di media sosial turut menyasar kepada Jokowi.
Baca Juga: DPR Dicap Pembangkang Konstitusi, Rakyat Wajib Kawal Putusan MK!
Jokowi pun menyadari dirinya sedang menjadi sorotan publik setelah nama Kaesang disebut-sebut bisa maju di Pilkada 2024 lewat RUU Pilkada yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk ditetapkan menjadi UU.
Memanasnya konstelasi politik terkait putusan MK yang 'dijegal' oleh DPR dan pemerintahan lewat RUU Pilkada pada Rabu kemarin telah dirangkum oleh Redaksi Suara.com. Simak selengkapnya!
1. Acuhkan Putusan MK, Baleg DPR Buka Peluang Kaesang Tetap Maju Pilkada
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada secara cepat. Salah satunya usul perihal aturan syarat batas usia figur untuk maju di Pilkada.
Baleg menyepakati agar dalam RUU Pilkada putusan Mahkamah Agung (MA) yang diapakai soal syarat batas usia figur maju di Pilkada. Hal itu terjadi dalam Rapat Baleg mengenai RUU Pilkada di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Baca Juga: Ramai Gambar Peringatan Darurat Berlambang Garuda Biru, Apa Itu?
2. Alerta! 'Peringatan Darurat' Bergema di Medsos
!['Peringatan Darurat' bergema di media sosial. [Tangkapan layar akun X]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/21/37445-peringatan-darurat.jpg)
Gambar bertuliskan 'Peringatan Darurat' ramai-ramai diunggah warga di media sosial X. Tulisan 'Peringatan Darurat' dengan latar belakan biru dan terpampang gambar Garuda Pancasila itu menjadi respons keprihatinan lantaran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kini sedang dijegal DPR.
Dari pantauan yang dilakukan di media sosial, sejumlah publik figur mengunggah gambar tersebut melalui akun X. Seperti yang dilakukan penyanyi Fiersa Besari, Komika Panji Pragiwaksono, hingga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
3. Jokowi Sadar Si Tukang Kayu Ramai Jadi Gunjingan Di Media Sosial: Kalau Sering Buka Medsos Tahu Siapa Orangnya
![Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato terkait Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). [ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/tom]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/16/54860-sidang-tahunan-mpr-dpr-presiden-joko-widodo-jokowi.jpg)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti keramaian yang sedang menjadi perbincangan di media sosial, yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan aturan Pilkada 2024, termasuk menyoal rapat RUU Pilakda yang dibahas Baleg DPR.
Ia menyadari hal tersebut menjadi pembicaraan di media sosial dalam satu dua hari ke belakang. Tetapi yang tidak luput dari sorotan presiden ialah menyoal perbincangaan tentang si tukang kayu.
4. Baleg Abaikan Putusan MK, Analis: DPR Telah Kangkangi Konstitusi, Harus Dilawan Lewat Demonstrasi
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai jika DPR RI telah melawan konstitusi dengan menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pembahasan Revisi UU Pilkada.
Diketahui, jika Baleg DPR RI dalam pembahasan RUU Pilkada lebih mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai aturan syarat batas usia minimal calon kepala daerah di Pilkada.
5. DPR Dicap Pembangkang Konstitusi, Rakyat Wajib Kawal Putusan MK!
Mendadak muncul seruan "Peringatan Darurat" di jagat maya setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengacuhkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia minimum calon kepala daerah saat bersama pemerintah mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada pada Rabu (21/8/2024) kemarin. Baleg DPR lebih memilih mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun saat dilantik.
Mencuat dugaan Baleg DPR RI seolah membuka jalan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep untuk bisa maju di Pilkada Serentak 2024.
