Infografis
Suara.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah membuat DPR akan menggelar pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membahas hal tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia melihat perkembangan terbaru putusan yang dikeluarkan MK terkait partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah.
"Ya memang sudah kita jadwalkan hari Senin, hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Pembawaslu. Mungkin hari Sabtu kami akan konsinyering dulu. Nah bahan ini nanti akan kami bahas di konsinyering di hari Sabtu. Mudah-mudahan di hari Senin nanti akan ada ya putusan," kata Doli di arena Munas Golkar, JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Menurutnya, adanya putusan MK ini harus dituangkan dalam Peraturan KPU atau PKPU ke depan.
"Kalau liat dari peraturan, tata peraturan perundangan kita, putusan ini nanti akan dituangkan di PKPU," ujarnya.
Doli sendiri mengaku sudah koordinasi langsung dengan Ketua KPU RI terkait adanya putusan MK tersebut. Di sisi lain, kata dia, adanya putusan MK selalu jadi kejutan.
"Nah kalau yang kita lihat sekarang di berita ini, inikan ada perubahan yang sangat mendasar, jadi dan hitungan hampir semua partai di daerah bisa mencalonkan pasangannya sendiri. Apalagi yang dihitung bukan dari jumlah penduduk, tapi dari jumlah DPT," ujarnya.
"Nah tentu ini akan merubah balik dari perspektif poltik akan merubah konstalasi politik. Tapi persoalannya apakah dalam sisa 7 hari ini, ini akan baik atau tidak gitu ya. Makanya nanti akan kita pelajari," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (thresshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.
