Infografis
Suara.com - Angin segar bagi Anies Baswedan dan PDIP berembus dari gedung Mahkamah Konstitusi. MK diketahui baru saja memutuskan bahwa partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPRD bisa mengusung pasangan calon alias paslon di Pilkada.
MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. Adapun bunyi pasal tersebut ialah:
"Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pasal tersebut bisa mengancam demokrasi jika terus diterapkan.
"Jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," kata Enny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Dengan begitu, syarat pencalonan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ialah pada provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen.
Kemudian, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen.
Lalu pada provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen.
Selanjutnya, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen.
Baca Juga: Lewat Putusan MK, PDIP Bisa Usung Paslon Sendiri Lawan KIM Plus di Pilkada Jakarta
Di sisi lain, Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah sebanyak 8.252.897 pemilih.
Sementara, hasil penghitungan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Jakarta, PDIP meraih 14,01 persen atau 850.174 suara.
Dengan begitu, PDIP sudah melewati batas 7,5 persen sehingga bisa mengusung calonnya sendiri pada Pilkada Jakarta.
Dengan keputusan itu, tentu menjadi angin segar bagi PDIP maupun Anies. PDIP bisa mengusung calon sendiri, di mana mereka kini ditinggal sendirian oleh parpol lain yang memilih gabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sudah mendeklarasikan duet Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta.
Di sisi lain, kans Anies yang ditinggal sejumlah parpol yang sebelumnya telah mendukungnya, bisa hidup kembali. Syaratnya adalah ia benar-benar didukung PDIP maju di Pilkada Jakarta 2024. Menarik untuk ditunggu, apalagi pendaftaran calon di Pilkada Jakarta akan dimulai pada 27 Agustus 2024 ini.
