Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, menegaskan, jika konflik dengan PBNU tidak akan mengganggu konsolidasinya untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.
"PKB sedang solid tidak akan terganggu dengan urusan-urusan yang seperti itu (konflik PBNU) ," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil kepada Suara.com di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Dia menegaskan, jika jajaran PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin masih solid, terlebih untuk menghadapi Pilkada 2024.
"PKB di semua jajaran solid," tegasnya.
Baca Juga: Soal Usul PBNU Bentuk Partai Baru daripada Usik PKB, Gus Jazil: Mau Bertindak Apa Saja, Silakan
Lebih lanjut, ia mengatakan, partainya tidak akan terganggu dengan manuver yang dilakukan PBNU dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
"Tidak terganggu dengan lontaran ide-ide yang membuat kisruh," pungkasnya.
Tolak Eksklusif PKB
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak klaim ekslusif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan warga NU tidak hanya menjadi kader di PKB, melainkan juga banyak di partai lain.
![Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. [Suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/04/31379-gus-yahya.jpg)
Yahya mengatakan menyoal klaim atas warga NU oleh PKB itu menjadi fokus paling mendasar.
Baca Juga: Memanas! Gegara Sebut Pansus Haji Buat Serang PBNU, Ini Balasan Telak Cak Imin ke Gus Yahya
"Karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain, maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU," kata Gus Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).
Gus Yahya menyampaikan banyak warga NU yang menjadi anggota di partai lain, semisal Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lain-lain. Menurutnya tidak bisa dipaksakan bahwa warga NU harus ikut PKB.
"PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU sehingga ya enggak bisa juga, misalnya PKB menyalah-nyalahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU," katanya.
