Infografis
Suara.com - Partai Demokrat ogah ambil pusing menanggapi ucapan Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, yang mengkritisi Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief usai diangkat sebagai Komisaris Independen BUMN, tepatnya di PLN.
Chico saat itu menyebut jika jabatan baru Andi Arief beraroma bagi-bagi jabatan yang dilakukan terhadap pendukung Prabowo-Gibran.
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron terkesan ogah ambil pusing dengan komentar yang dilontarkan Chico.
“Ya tanya PDIP aja,” kata Herman, kepada Suara.com, saat di DPP Partai Demokrat, Kamis (25/7/2024) malam.
Herman mengatakan, saat ini Andi Arief sendiri sudah tidak aktif di Partai Demokrat usai mengemban jabatan barunya.
“Beliau sudah mundur dari Ketua Bapilu,” katanya.
Nantinya Partai Demokrat, kata Herman, bakal mengisi jabatan Andi Arief dengan pelaksana tugas alias Plt.
“Penggantinya, nanti ada Plt. Nanti akan disampaikan,” ujar dia.
Namun dari hasil pembahasan kemarin malam, nama pengganti Andi Arief belum muncul.
Baca Juga: Andi Arief Ditunjuk Jadi Komisaris PLN, Demokrat Cari Ketua Bappilu Baru
Meski demikian, Herman mengaku, dalam beberapa hari ke depan nama pengganti tersebut bakal segera diumumkan.
“Sampai tadi malam pembahasan masih belum muncul. Tapi nanti dalam beberapa hari kedepan bakal diumumkan,” tambah Herman.
PDI Perjuangan mengkritisi soal Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief yang diangkat menjadi Komisaris Independen BUMN tepatnya di PLN. Partai berlambang Banteng itu mencium aroma bagi-bagi jabatan yang sudah dilakukan ke para pendukung Prabowo Subianto-Gibran.
"Ya kita melihat sekarang sepertinya bagi bagi jabatan itu sudah menjadi sangat lumrah dianggapnya biasa. Padahal pendukung dari presiden terpilih ini kan presidennya belum dilantik," kata Juru Bicara PDIP Chico Hakim kepada Suara.com, Rabu (24/7/2024).
Ia mengatakan, bukan hanya Andi Arief yang kekinian menjabat sebagai Komisaris BUMN, tapi juga figur lain yang merupakan pendukung Prabowo-Gibran.
"Jadi kita melihat itu banyak sekali ya bukan hanya Andi Arief atau Fauzi Baadila. Harapan kami tentu banyak sekali aturan atau etika terkait pengangkatan komisaris BUMN yang dilanggar," katanya.
