Infografis
Suara.com - Pengamat Politik Adi Prayitno menilai jika Partai Keadilan Sosial (PKS) menerima tawaran kursi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka akan merugikan Anies Baswedan. Sebab, PKS selama ini merupakan partai yang sangat dekat dengan Anies.
Menurut Adi, pemilih PKS dan Anies sangat beririsan. Kebanyakan pemilih PKS juga memilih Anies dan begitu juga sebaliknya.
Karena itu, jika tawaran diterima, akan terjadi keributan dan memecah pendukung Anies dengan PKS yang selama ini selalu melekat.
"Jika betul tawaran ini dilakukan tentu sebagai upaya untuk merayu PKS supaya tidak mendukung Anies Baswedan. karena selama ini memang Anies dan PKS itu sangat identik gitu ya," ujar Adi saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (20/6/2024).
Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil Bukan Kartu Mati buat Gerindra
"Oleh karena itu kalau misalnya PKS tidak mendukung Anies, tidak mengusung Anies, tentu dalam banyak hal itu sangat merugikan bagi Anies Baswedan," jelasnya menambahkan.
Tak hanya pemilih, Anies juga akan kehilangan PKS secara mesin partai yang selama ini sudah loyal kepadanya dalam beberapa kontestasi politik terakhir.
"Termasuk juga akan kehilangan partai yang cukup Solid, cukup loyal memperjuangkan dan mengkampanyekan Anis sepanjang Pemilu 2024 dan Pilkada 2017 yang lalu," katanya.
Kendati demikian, Adi menilai tawaran kursi Cawagub ini memang masih simpang siur. Sebab, kubu KIM sudah membantah telah memberikan penawaran itu.
"Dan bahkan cenderung menjadi isu liar ya, sebenarnya sulit untuk divalidasi gitu ya," pungkasnya.
Baca Juga: Nah Lho! Elektabilitas Lebih Moncer di Jabar tapi Ridwan Kamil Ngebet Maju Pilkada Jakarta
Sikap PKS ke Anies di Pilkada Jakarta
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS belum juga menetapkan Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur (Cagub) untuk Pilkada DKI Jakarta. Padahal, DPW PKS sudah mengajukan nama Anies ke DPP PKS.
Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ahmad Mabruri mengatakan, pihaknya belum mengambil keputusan bukan karena mendapatkan tawaran posisi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKS disebutnya masih mempertimbangkan sejumlah hal dengan partai calon koalisi di Jakarta.
"Oh, enggak begitu. Kan semua berjalan paralel rapatnya. Tetapi untuk DKI, kita kan masih berkomunikasi dengan partai-partai calon koalisi kita. Itu yang masih belum selesai," ujar Ahmad di kantor DPP PKS, Rabu (19/6/2024).
Ahmad mengatakan, penentuan kandidat yang akan diusung dalam Pilkada DKI tak bisa dengan cepat diputuskan. Apalagi untuk DKI Jakarta yang memiliki kekhususan tersendiri.
"DKI ini, biasanya kayak makan bubur panas, dari pinggir dulu, Pak. Indonesia timur, ujung-ujung, itu kita sudah putuskan. Tapi yang tengah, itu nanti belakangan biasanya. Karena jagoan biasanya datang belakangan," kata Ahmad.
