Infografis
Suara.com - Guru besar filsafat moral Franz Graf von Magnis atau Romo Magnis mengatakan bahwa partai oposisi atau yang berada di luar pemerintahan penting untuk kemaslahatan demokrasi.
“Demokrasi menurut saya akan habis kalau suatu pemerintah didukung oleh hampir semua partai, lalu eksekutif bisa berbuat apa saja,” kata Romo Magnis dalam Diskusi Publik Hukum sebagai Senjata Politik yang digelar Nurcholish Madjid Society di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Dalam konteks pengentasan korupsi, misalnya, Romo Magnis menyebut partai yang bebas intervensi dibutuhkan. “Yang saya khawatirkan, kalau korupsi jalan terus, kalau partai-partai mudah diadopsi oleh pemerintah, lalu kita akan ke mana?” ujarnya.
Di sisi lain, Romo Magnis juga menilai pentingnya keragaman ideologi partai politik di parlemen.
Baca Juga: Projo Ingatkan PDIP Jadilah Oposisi Tangguh: Jangan Setengah Hati
“Partai-partai kita kok tidak punya partai kiri? Itu bukan (karena) partai kiri dilarang, tetapi tidak dipilih. Saya kira itu trauma, 1965–1966 kata ‘kiri’ dikira komunis. Suatu demokrasi tanpa partai kiri, sebetulnya tidak masuk akal,” kata Romo Magnis.
Pada forum diskusi tersebut, Romo Magnis memulai sesinya dengan berbicara perihal reformasi. Ia menilai, reformasi merupakan suatu peristiwa luar biasa dalam sejarah Indonesia.
“Setelah sekian tahun Indonesia merdeka, akhirnya berkat perjuangan mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa, Indonesia berhasil menginstal demokrasi,” ucapnya.
Dia pun menjelaskan bahwa demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang terdiri dari kedaulatan individu.
“Saya anggap demokrasi sebagai sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan juga bahwa Indonesia masih dalam pandangan saya merupakan sebuah success story dibandingkan banyak negara lain, kita melalui masa-masa gelap dan segala macam masalah, kita berhasil,” ujarnya.
Baca Juga: Megawati Tak Umumkan PDIP Oposisi Atau Gabung Pemerintah: Gue Mainin Dulu Dong!
Namun demikian, menurut Romo Magnis, Indonesia masih perlu berjuang untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Kalau negara menjadi korup, kalau virus korupsi itu masuk, virus ketidakadilan itu akan masuk ke dalam bersama. Kita tidak bisa membangun suatu negara yang aman, kalau tidak ada adil,” katanya. (Sumber: Antara)
