Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari mengaku belum mau berbicara banyak mengenai adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghapus aturan batas usia calon kepala daerah.
Hasyim Asyari mengklaim jika putusan MA tersebut masih akan dibahas atau diharmonisasikan dengan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham dan Kemendagri.
"Iya, kan sedang dibahas dan harmonisasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM," kata Hasyim ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).
Soal kemungkinan adanya putusan MA itu apakah akan berlaku pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Hasyim lagi-lagi menjawab jika putusan itu masih diharmonisasikan.
Baca Juga: KPU Acuhkan Putusan MA soal Keterwakilan Perempuan, MK Perintahkan PSU di Dapil Gorontalo VI
"Ini masih diharmonisasi," katanya.
Selain Kemenkumham, Hasyim Asyari mengaku juga membahas putusan MA dengan Kemendagri dan juga melibatkan Bawaslu RI.
Kendati begitu, ia menjelaskan jika pada dasarnya KPU berpegangan dengan cara pandang sendiri, melihat penetapan pasangan calon kepala daerah, 22 September 2024.
"Jadi sebetulnya yang cara pandang kami, sebetulnya yang bisa digunakan untuk memastikan ada kepastian hukum tentang seseorang itu umurnya genap 25 tahun calon bupati, wali kota, atau genap 30 tahun calon gubernur, itu sebetulnya yang bisa yang ada kepastiannya itu adalah ketika penetapan pasangan calon, 22 september 2024," katanya.
"Itu kan jelas ada patokannya. Tapi kan kalau pelantikannya kapan kan KPU belum tahu. Karena begitu sudah pelantikan sebetulnya ranahnya sudah bukan ranah KPU lagi," sambungnya.
Baca Juga: Ketua KPU Hasyim Asy'ari Berpotensi Dilaporkan Ke Polisi Terkait Dugaan Kekerasan Seksual
