Disebut Muluskan Jalan Kaesang di Pilkada, Istana No Comment soal Putusan MA Hapus Batas Usia Kepala Daerah

Kamis, 30 Mei 2024 | 16:16 WIB
Disebut Muluskan Jalan Kaesang di Pilkada, Istana No Comment soal Putusan MA Hapus Batas Usia Kepala Daerah
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno diemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/4/2024). (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan pemerintah tidak mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan KPU RI mencabut aturan batas usia calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Putusan MA itu menjadi perdebatan lantaran dianggap memuluskan jalan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024. 

Baca Juga: Setuju Putusan MA Cabut Batas Usia Kepala Daerah, Golkar: Gak Ada Kaitannya dengan Kaesang!

Menanggapi hal itu, Pratikno mengaku dirinya  tidak mengikuti isu tersebut. Tetapi menurutnya putusan itu tentu menjadi ranah lembaga yudikatif.

"Mohon maaf saya tidak mengikuti, tidak mengikuti isu itu tapi tentu saja kalau keputusan lembaga yudikatif, pemerintah tidak berkomentar mengenai itu," kata Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Baca Juga: Karpet Merah Kaesang di Pilkada? Demokrat soal Aturan Batas usia Kepala Daerah Dihapus: Silakan Berspekulasi

Putusan MA

MA sebelumnya memerintahkan KPU RI untuk mencabut aturan perihal batas usia calon kepala daerah. Hal itu disampaikan dalam putusan yang menerima gugatan Partai Garuda soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda)," demikian dikutip dari putusan MA, Kamis (30/5/2024).

Baca Juga: Setuju Putusan MA Cabut Batas Usia Kepala Daerah, Golkar: Gak Ada Kaitannya dengan Kaesang!

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI