Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan, bahwa partainya enggan menanggapi terburu-buru adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mencabut aturan perihal batas usia calon kepala daerah.
Ia mengaku akan mempelajari terlebih dahulu adanya putusan tersebut.
"Kami akan pelajari dulu lah, artinya apakah putusan ini kan semestinya putusan itu biasanya kalau memutuskan terhadap peraturan perundang-undangan itu adalah diputuskan di MK. Apakah ini yang akan dijadikan sebagai legal standing untuk bisa meninjau kembali terhadap PKPU yang mengatur terkait usia dan lain sebagainya. Tentu kami tidak ingin terburu buru merespons ini dan kami akan membicarakan dengan para ahli hukum," kata Herman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Saat ditanya apakah Demokrat mendukung atau tidak adanya putusan tersebut, Herman mengatakan, akan menunggu dulu apakah putusan itu menjadi aturan yang mutlak atau tidak.
"Itu tergantung keputusannya mutlak atau tidak nanti. Maka itu kami akan berpijak dulu kepada kepastian hukumnya apakah memang hasil keputusan MA ini mutlak ataupun final and binding terhadap perundang-undangan, peraturan pilkada atau kah ada perspektif lain dalam tinjauan hukum," ungkapnya.
"Oleh karena itu kami akan pastikan dulu setelah itu akan berpendapat," sambungnya.
Baca Juga: Grace Sebut Kaesang Belum Memutuskan Maju atau Tidak di Pilwalkot Depok 2024
Lebih lanjut, ketika kembali ditanya apakah adanya putusan ini akan mengulang kejadian di Pilpres 2024 terkait putusan Mahkamah Konstitusi (PK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, Demokrat enggan mengomentari.
Baca Juga: Putusan MA Bisa Muluskan Jalan Kaesang Nyagub, NasDem Singgung Cukup Sekali Akali Aturan
"Silakan saja berspekulasi dengan keputusan ini," pungkasnya.
