Infografis
Suara.com - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai kritikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dialamatkan ke Bawaslu kurang tepat. Sebelumnya kritik tersebut disampaikan Megawati dalam Rakernas V PDIP, Minggu (26/5/2024).
"Ya kurang tepat lah. Bisa dilihat dari putusan MK. Kami diingatkan oleh putusan MK iya, tapi kemudian curang atau tidaknya agak sulit. Tergantung alat bukti dan lain-lain," kata Rahmat Bagja di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/5/2024).
Walau menilai kurang tepat, Bagja tidak mempermasalahkan kritik yang datang dari Presiden ke-5 RI tersebut. Menurutnya kritikan merupakan hal wajar.
"Tapi yang jelas semua proses telah ditangani oleh Bawaslu. Ada yang terlewat, mungkin terlewat tapi insyaallah ke depan kita perbaiki," kata Bagja.
Baca Juga: Deretan Kontroversi Muhammad Nasir, Anggota DPR RI Maju di Pilgub Riau
Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut fenomena dalam proses dan sistem hukum yang terjadi belakangan ini ibarat hukum versus hukum, yakni hukum yang mengandung kebenaran melawan hukum yang dimanipulasi.
Megawati, saat menyampaikan pidato politik pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu (26/5/2024) menyebut fenomena itu menjadi pekerjaan rumah dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.
“Jadi kalau sikap politik partai, ke depan tidaklah ringan dan juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan karena menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum versus hukum. Hukum yang mengandung kebenaran berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi,” tutur Megawati.
Menurut dia, fenomena itu terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Heran saya, KPU kok, enggak ngerti saya, kok bisa nurut? Padahal Komisi Pemilihan Umum. Kan harusnya dia pasti luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia), pasti jurdil (jujur dan adil). Jadi apa, netral? Eh, enggak. Pusing, dah,” kata Megawati.
Baca Juga: Tantangan Terbesar Puan Maharani Jika Benar Naik Takhta Jadi Ketum PDIP
“Bawaslu mana saya dengar semprit? Tidak ada. Kan mestinya semprit itu keras banget ‘kan, prat, prit, apalagi yang kemarin (Pemilu 2024) mestinya prat, prit. Enggak ada. Sepi, sunyi, sendiri,” sambung dia.
Selain itu, Megawati juga menyinggung kasus yang menimpa aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Menurut Megawati, Daniel menyerukan isu lingkungan, tetapi justru dipenjara karena dinilai menyebarkan kebohongan.
“Seperti yang saya bilang tadi, hukum versus hukum. Dianya yang benar-benar aktivis lingkungan, katanya dibilang dia bohong. Loh kan gampang, itu yang tadi saya bilang, pembuktian itu ‘kan juga sering dipalsukan. Akhirnya, toh, ya bebas,” ujarnya.
Ia menyayangkan hal itu. “Saya bilang ke para penegak hukum, bebaskan dia, gimana sih? Kayak apa nanti yang namanya pecinta lingkungan versus yang merusak, umpanya mereka merusak hutan, malah yang ditangkap yang membela,” ucapnya.
Diketahui, Rakernas V PDIP mengangkat tema Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya.
