Infografis
Suara.com - Plt Ketua Umum DPP PPP, M Mardiono, menyampaikan, jika pihaknya akan bertanggungjawab terhadap suara yang disalurkan ke partainya dalam Pemilu 2024 meski gugatan PPP sendiri banyak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, PPP akan ambil langkah politik ke depan.
Kendati begitu, Mardiono tak mau menjelaskan secara detil soal maksud langkah politik yang diambil usai gugatan sengketa Pileg PPP banyak ditolak MK.
"Ya, tentu langkah politik adalah, banyak cara, namun juga politik ini kan menunjukannya pada nanti kebijakan UU ya, karenanya saya tidak akan menjabarkan secara detail langkah-langkah yang akan kita lanjutkan," kata Mardiono di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (23/5/2024).
"Karena kalau kita main bola saya sudah mengatakan saya akan menyerang dari gawang, nyerang dari bek kanan, bek kiri, ya nanti orang jadi jaga-jaga. Jadi mohon maaf saya tidak akan menjelaskan detail," sambungnya.
Baca Juga: MK Akan Lanjutkan Sidang Pembuktian Sengketa Pileg 2024 Mulai Senin Pekan Depan
Ia menegaskan, jika pihaknya akan bertanggung jawab secara penuh atas amanah yang diberikan oleh rakyat, yang diklaim suaranya mencapai kurang lebih 6 juta.
"Itu yang harus saya pertanggungjawabkan nanti sampai titik akhir," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, jika PPP masih memiliki waktu sampai pelantikan DPR RI pada Oktober mendatang. Menurutnya, segala mekanisme perjuangan masih bisa dilakukan.
"Jadi masih ada waktu 4 bulan lebih. Maka selama kurun waktu 4 bulan ini, sebelum janur itu melengkung di pelaminan, saya pikir semua mekanisme akan masih bisa banyak terbuka yang bisa kita tempuh. Nanti ada banyak hal. Mungkin ada cara-cara yang terus akan kita lakukan sekali lagi baik secara politik maupun secara hukum," pungkasnya.
![Suasana jalannya sidang putusan uji formil putusan nomor 90 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/1/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/22/76175-suasana-jalannya-sidang-putusan-uji-formil-putusan-nomor-90-di-mahkamah-konstitusi.jpg)
Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) belum bisa memastikan apakah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP bisa mencapai ambang batas parlemen atau tidak.
Baca Juga: PPP Terancam Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, MK: Tunggu Sidang Pembuktian
Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan, memang sejumlah perkara yang diajukan PPP tidak dapat diterima oleh majelis hakim konstitusi. Namun, ada 16 petikan pada putusan yang artinya sebagian gugatan tidak dapat diterima sementara sebagian lainnya pada perkara yang sama bisa dilanjutkan ke tahap pembuktian.
"Kalau itu nanti yang jelas di sidang pembuktian dulu," kata Fajar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
"Kalau dijawab sekarang belum bisa karena pembuktian itu kan ada 2 kemungkinan, terbukti atau tidak. Dalilnya nanti akan terbukti atau tidak," tambah dia.
Sidang pembuktian dijadwalkan mulai 27 Mei dengan menghadirkan saksi dan ahli dari para pihak.
"Dari situ menghadirkan saksi, ahli mungkin kan. Di situ untuk memperkuat dalil, di situlah nanti kita bisa lihat dalilnya PPP tadi terbukti atau tidak di luar yang sudah ada petikan itu, keputusan," tutur Fajar.
Adapun jumlah perkara yang akan lanjut ke sidang pembuktian sebanyak 106 perkara, termasuk 16 petikan pada putusan dismissal.
