Bamsoet: JK Minta Prabowo Evaluasi Aturan Presidential dan Parliamentary Threshold

Rabu, 22 Mei 2024 | 17:10 WIB
Bamsoet: JK Minta Prabowo Evaluasi Aturan Presidential dan Parliamentary Threshold
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (tengah) menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kediamannya di Jakarta, Rabu (22/5/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Diharapkan adanya perbaikan di sistem hukum kita, regulasi kita yang memberikan kenyamanan bagi para investasi, investor," tegas Bamsoet.

Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) saat menggelar pertemuan di Kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (22/5/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kiri) saat menggelar pertemuan di Kediaman Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (22/5/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu berpesan supaya Prabowo memperbaiki aturan hukum. Serta membuat rencana jangka panjang bagi pemerintahan.

"Kita mengalami masalah dewasa ini, masalah hukum, semua orang mengkritisi bagaimana praktek hukum kita yang harus lebih baik lagi," ungkap JK.

Untuk diketahui, Bamsoet mendatangi kediaman JK di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024).

Pantauan Suara.com, Bamsoet tiba di rumah JK pukul 13.40 WIB. Bamsoet disambut oleh JK yang menggunakan kemeja biru.

Keduanya pun bersalaman. JK kemudian mendampingi Bamsoet untuk masuk ke rumahnya.

Selain Bamsoet, hadir pula Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah.

Adapun kunjungan Bamsoet dan sejumlah petinggi MPR ke rumah JK dalam rangka silaturahmi kebangsaan.

Baca Juga:

Baca Juga: Jusuf Kalla: Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi

Di Depan Try Sutrisno MPR 'Pamer' Hasil Kinerja, Singgung Amandemen UUD Terbatas

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI