Tak Temukan Kesalahan Hitung Oleh KPU, MK Tolak Gugatan PPP Di NTT

Rabu, 22 Mei 2024 | 15:51 WIB
Tak Temukan Kesalahan Hitung Oleh KPU, MK Tolak Gugatan PPP Di NTT
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo. [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan perihal perolehan suara di Nusa Tenggata Barat (NTT). Pasalnya, MK menyatakan tidak menemukan kesalahan penghitungan suara PPP oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di NTT.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.

“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Saldi Isra menerangkan bahwa PPP mempermasalahkan adanya pemindahan suara secara tidak sah di dapil NTT I dan NTT II untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repulik Indonesia (DPR RI).

Namun, setelah mencermati, Saldi mengaku bahwa Mahkamah sama sekali tidak menemukan secara spesifik di mana locus pemindahan dan kesalahan penghitungan suara tersebut dilakukan oleh KPU.

“Apakah perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh PPP terjadi secara berjenjang di setiap tingkatan TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, maupun Kabupaten secara berurutan,” ujar Saldi.

“Dalam hal ini, Pemohon hanya menguraikan adanya perpindahan suara PPP kepada Partai Garuda di Dapil NTT I dan Dapil NTT II tanpa uraian penjelasan secara spesifik di mana locus perpindahan suara tersebut terjadi,” tambah dia.

Permohonan PPP itu disebut tidak memenuhi syarat formil lantaran hal-hal yang berkenaan dengan peralihan atau perpindahan suara tidak dijelaskan PPP secara spesifik dalam positanya.

“Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum,” tandas Saldi.

Sekadar informasi, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.

Setelah majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait, sidang sengketa Pileg 2024 dilanjutkan dengan agenda putusan dismissal.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

End Game, Uang Donasi Agus Salim Rp1,3 Miliar Disalurkan ke Korban Bencana Alam
End Game, Uang Donasi Agus Salim Rp1,3 Miliar Disalurkan ke Korban Bencana Alam
CEK FAKTA: Felicia Tissue Buat Video Pengakuan soal Diminta Menggugurkan Kandungan oleh Kaesang
CEK FAKTA: Felicia Tissue Buat Video Pengakuan soal Diminta Menggugurkan Kandungan oleh Kaesang
Gugatan PDIP Tak Akan Halangi Pelantikan Gibran, Begini Penjelasan Eks Pimpinan KPU
Gugatan PDIP Tak Akan Halangi Pelantikan Gibran, Begini Penjelasan Eks Pimpinan KPU
Rieke Diah Pitaloka Kritik Hakim Eko Aryanto Pakai Suara KH Zainuddin MZ: Anjing Setia ke Pemberi Daging
Rieke Diah Pitaloka Kritik Hakim Eko Aryanto Pakai Suara KH Zainuddin MZ: Anjing Setia ke Pemberi Daging
Pilkada Serentak 2024 di Lampung Digugat! 5 Daerah Layangkan Gugatan ke MK
Pilkada Serentak 2024 di Lampung Digugat! 5 Daerah Layangkan Gugatan ke MK
Kronologi Warga Tolak Pembangunan Gedung Kedubes India Berlantai 18 Berujung Gugatan di PTUN
Kronologi Warga Tolak Pembangunan Gedung Kedubes India Berlantai 18 Berujung Gugatan di PTUN

TERKINI