Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan dari calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I Sungkono. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.
“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Baca Juga:
Bergurau Di Sidang Sengketa Pileg, Hakim Arief: Handphone Mahal Juga Nggak Boleh Bunyi
Baca Juga: I Dewa Gede Palguna
Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan Sungkono tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari PAN untuk mengajukan diri sebagai pemohon perseorangan dalam sengketa ini.
Untuk itu, secara formal Sungkono dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemohon perseorangan dalam sengketa Pileg 2024.
"Menimbang berdasarkan pasal 74 ayat 1 huruf c UU MK, pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan pasal 3 ayat 1 huruf b dan huruf d PMK 2/2023, pemohon dal perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK," tutur Ridwan.
Dia menegaskan Sungkono tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pemohon dalam sengketa ini lantaran tak mendapatkan persetujuan dari partainya.
Baca Juga:
Baca Juga: KPU Soal Sejumlah Gugatan PPP Tak Diterima: Ikhtiar Jalur MK Untuk Penuhi Ambang Batas Tak Tercapai
Sidang Sengketa Pileg, Kuasa Hukum KPU Salah Sebut MK Sebagai Mahkamah Agung
Sekadar informasi, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Setelah majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait, sidang sengketa Pileg 2024 dilanjutkan dengan agenda putusan dismissal.
