Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perihal perolehan suaranya di empat daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur.
Pasalnya, MK menilai PPP tak menguraikan kronologi secara jelas terhadap perpindahan suaranya di empat dapil yaitu Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, dan Jawa Timur VIII.
Baca Juga:
Sidang Sengketa Pileg Sempat Tertunda, Saldi Isra Berkelakar: Kami Melakukan Maksiat
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.
“Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” kata Suhartoyo di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan permohonan PPP tidak jelas atau dianggap kabur.
Sebab, PPP tidak menguraikan secara jelas mengenai cara/proses terjadinya pemindahan suara di dapil Jawa Timur I, Jawa Timur IV, Jawa Timur VI, dan Jawa Timur VIII.
Selain itu, petitum permohonan PPP juga tidak saling bersesuaian. PPP meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurutnya, sekaligus meminta dilakukan pemungutan suara ulang.
“Pemohon mendalilkan bahwa di empat dapil tersebut terjadi pengalihan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda dengan jumlah keseluruhan 21.812 suara,” jelas Saldi
