Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perihal perolehan suara DPR RI di Banten dan DPRD Tangerang.
Meski begitu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan PPP soal perolehan suara DPRD Serang pada perkara yang sama tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.
"Mengadili sebelum menjatuhkan putusan akhir menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengan perolehan suara anggota DPR RI dapil Banten I, DPR RI dapil Banten II, DPR RI dapil Banten III dan DPRD Kota Tangerang, dapil Kota Tangerang IV tidak dapat diterima," kata Suhartoyo di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).
Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan berkaitan dengan Pileg DPR RI di dapil Banten I, dapil Banten II, dan Banten III tidak terdapat penguraian dalil secara jelas perihal dalil perpindahan suara PPP kepada Partai Garuda.
Namun, kata Guntur, PPP tidak menjelaskan lebih lanjut tempat kejadian dan pada tingkat rekapitulasi mana terjadi perpindahan suara tersebut.
"Permohonan pemohon sepanjang berkaitan dengn perolehan suara calon anggota DPRD Kota Tangerang, dapil Kota Tangerang IB, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan, dimana pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara PSI dan pengurangan suara pemohon," ujar Guntur.
Meski begitu, dia menyebut ada ketidaksesuaian antara tabel persandingan perolehan suara dengan uraian penjelasannya, baik berkaitan dengan PSI maupaun PPP.
"Selain itu, pada petitum permohonan pemohon terdapat pula ketidaksesuaian dengan posita permohonan, dimana pada posita permohonan, pemohon mempermasalahkan penambahan suara untuk PSI," tutur Guntur.
"Namun, pada petitum pemohon meminta penetapan suara hanya untuk perolehan suara pemohon saja, tanpa meminta koreksi terhadap prolehan suara PSI yang benar menurut pemohon," tambah dia.