Infografis
Lebih lanjut, Arsul juga mengatakan ada ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang diajukan PKB dalam permohonannya.
"Dalam bagian posita permohonan, pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang sedangkan dalam petitum pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon," kata Arsul.
Untuk itu, dia menegaskan bahwa permohonan PKB tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan a quo tidak jelas atau kabur.
Sekadar informasi, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Setelah majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait, sidang sengketa Pileg 2024 dilanjutkan dengan agenda putusan dismissal.
