Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perihal perolehan suara di daerah pemilihan atau Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen II, Papua.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.
“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Suhartoyo di ruang sidang utama MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2024).
Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan PKB mendalilkan penambahan suara di Distrik Anotaure yang terjadi pada hampir semua partai politik.
"Pemohon yang mendalikan penambahan suara semua parpol di Distrik Anotaure, kecuali suara Pemohon, Partai Bulan Bintang, dan Partai Ummat yang justru berkurang," ujar Arsul.
"Namun tidak dielaskan lebih lanjut bagaimana penambahan dan pengurangan suara dimaksud dapat terjadi, padahal perubahan suara dimaksud menyangkut hampir semua parpol," tambah dia.
Pada permohonannya, PKB juga disebut tidak menjelaskan bagaimana penambahan dan pengurangan suara yang didalilkan itu terjadi, dilakukan oleh siapa, dan kapan terjadinya pengurangan dan penambahan suara.
"Jika benar memang terjadi pengurangan dan penambahan suara parpol-parpol, maka banyak kemungkinan yang dapat menjadi namun dengan tidak dijelaskan oleh pemohon dalam positanya, maka dalil pemohon hanya akan menjadi asumsi belaka," tutur Arsul.
Terlebih, PKB juga disebut tidak menjelaskan selisih suara antara formulir C hasil dengan D hasil. PKB juga tidak memerinci tempat pemungutan suara (TPS) mana yang diduga terjadi penambahan dan pengurangan suara.
"Dengan demikian menurut Mahkamah maka uraian permohonan dalam posita pemohon menjadi kabur dan sulit untuk dipahami," ucap Arsul.
