Infografis
Suara.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menduga, ada intimidasi dari sejumlah perkara yang dicabut tanpa penjelasan pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024.
Awalnya, peneliti Perludem Ihsan Maulana menjelaskan, ada 12 perkara perseorangan pada eksternal partai politik yang tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya dan 13 perkara pada intenal partai politik yang juga tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya.
"Mereka yang tidak mendapatkan rekomendasi partai politik kemudian ada stigma daripada mereka tidak dikabulkan atau tidak diterima oleh MK karena ada prasyarat yang sangat ketat, akhirnya mereka dicabut perkara itu," kata Ihsan dalam diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi' di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Baca Juga:
Baca Juga: Bikin Kicep! Hakim MK Sindir Pengacara KPU: Kalau Gak Bilang Siap, Pak Holik Marah Gak Digaji!
Perludem Minta Bawaslu Usut Tuntas Perkara Politik Uang Dua Caleg Demokrat
Hal itu dinilai Ihsan sangat jauh dari keadilan substantif karena Mahkamah Konstitusi (MK) tidak diberi ruang untuk memeriksa dalil-dalil soal dugaan kecurangan lantaran perkaranya mencabut perkara tanpa alasan.
"Di dalamnya diwarnai oleh potensi intimidasi, dorongan untuk dicabut perkara tadi disampaikan datanya ada cukup banyak yang tidak mendapatkan izin dari pimpinan partai politik," ujar Ihsan.
"Tentu ini sesuatu yang tidak baik untuk mendorong keadilan substantif dalam konteks PHPU legislatif yang kita tahu perkaranya sangat banyak," tandas dia.
Sekadar informasi, MK meregistrasi 297 PHPU Legislatif yang terdiri dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD.
Baca Juga: Guyon Lihat Dokumen di Sidang Sengketa Pileg 2024, Hakim Arief Hidayat: Kayak Disertasi
Baca Juga:
Setelah majelis hakim konstitusi mendengarkan keterangan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak terkait, sidang sengketa Pileg 2024 akan dilanjutkan pada Selasa (21/5/2024) dengan agenda putusan dismissal.
Rangkaian sidang PHPU Pileg 2024 dibagi menjadi tiga panel yang masing-masing dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Anggota MK Arief Hidayat.
