Infografis
Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan terkait teguran yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI Riswan Tony. Riswan sempat menyinggung dugaan penyewaan private jet dan kegiatan hiburan malam atau dugem oleh komisioner KPU.
Hal itu disampaikan Riswan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan lembaga penyelenggara pemilu untuk membahas evaluasi Pemilu 2024.
Menanggapi itu, Hasyim mengungkapkan bahwa penyewaan private jet itu memang dilakukan untuk kebutuhan logistik Pemilu 2024.
Baca Juga: Caleg Terpilih Wajib Mundur usai Resmi Maju Pilkada 2024, KPU Ungkap Alasannya!
"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal 14 Februari siapa yang dimintai tanggung jawab?" kata Hasyim kepada wartawan, dikutip Kamis (16/5/2024).
Dia menegaskan penyewaan private jet memang dilakukan untuk memastikan surat suara terkirim tepat waktu.
Meski begitu, dia enggan mengungkapkan berapa unit private jet yang digunakan untuk keperluan logistik Pemilu 2024 tersebut.
Baca Juga: KPU Terima Dokumen Persyaratan 21 Bapaslon Tingkat Wali Kota di Pilkada 2024
"Pengadaan logistik cuma 75 hari, siapa yang nggak spot jantung? Kalau gagal, siapa yang dituduh gagal?" kata Hasyim.
Sebelumnya, Riswan mempertanyakan soal anggaran Pemilu 2024. Pasalnya, dia menyebut anggaran pemilu kerap digunakan untuk keperluan penyelenggara pemilu bolak balik dari daerah ke Jakarta.
Untuk itu, dia menilai perlunya pemotongan anggaran pada 2025 karena tahapan pemilu dan pilkada sudah rampung.
"Punya uang Rp 56 triliun itu kaget, akibatnya udah ada yang kaya Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita nggak dengar itu pasti DKPP tahu, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya," ucap Riswan, Rabu (14/5/2024).
"Jadi, minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaan. Kalau nggak mau terbuka, kita minta tertutup," tambah Riswan.
