Infografis
Suara.com - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengingatkan agar Presiden RI terpilih Prabowo Subianto untuk tidak kebablasan dengan merangkul semua pihak ke dalam koalisi.
Sebab, menurutnya, koalisi yang terlalu gemuk atau gemoy dapat berpotensi mengganggu keseimbangan demokrasi dan pemerintahan.
"Waktu yang tersisa sebelum pelantikan adalah kurang lebih enam bulan, sehingga perlu diingatkan agar waktu tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membentuk koalisi dan postur koalisi yang tepat sesuai tujuan di atas," kata Haidar, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (7/5/2024).
Ia menilai, politik merangkul yang diterapkan Prabowo membuat peluang pemerintahan tanpa oposisi semakin terbuka lebar.
Baca Juga: Muhaimin: PKB Masuk Koalisi Prabowo atau Tidak Kita Lihat di 20 Oktober
Terlebih, Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mendeklarasikan diri menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) siap bergabung dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut bersedia jika diajak.
Maka dari itu, menurutnya, kekuasaan yang besar membutuhkan kontrol yang besar pula, sehingga perlu adanya penyeimbang kekuasaan atau ruang oposisi.
"Oposisi yang baik akan memberikan manfaat untuk mengingatkan pemerintahan yang berkuasa agar tetap menjalankan pemerintahan sesuai dengan perundangan dan mengutamakan menuntaskan janji politik yang telah dan akan diajukan selama masa pemerintahan," terangnya.
Ia mengatakan, satu-satunya harapan terbesar ruang oposisi kini berada di tangan PDI Perjuangan.
Baca Juga: Jokowi Dinilai Jadi Penghalang PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo
