Infografis
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menggunakan Peraturan KPU (PKPU) terdahulu untuk teknis penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jalur perseorangan.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan pihaknya mesti berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah sebelum mengesahkan PKPU mengenai pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
"Rancangan PKPU Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kini tinggal menunggu jadwal konsultasi dengan pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)," kata Idham kepada wartawan, Senin (6/5/2024).
"Informasi yang kami peroleh dalam waktu tidak lama lagi Pimpian Komisi II DPR akan mengagendakan jadwal konsultasi tersebut dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat)," tambah dia.
Baca Juga: Dibongkar Kubu Gerindra di Sidang MK, Ini Alasan KPU Buka Kotak Suara di Minahasa Selatan
Meski begitu, dia menjelaskan peraturan teknis pada Pilkada Serentak 2020 masih berlaku. Sebab, aturan tersebut belum dinyatakan dicabut atau dibatalkan.
"Pembaharuan penormaan teknis pendaftaran yang termuat dalam Rancangan PKPU yang baru tersebut pada dasarnya tidak merubah substansi terhadap peraturan teknis terdahulu yang masih berlaku," tutur Idham.
"Pembaharuan penormaan tersebut bertujuan untuk memastikan asas dan prinsip penyelenggaraan Pilkada Serentak Nasional dapat terwujud dengan baik agar integritas elektoral semakin baik," tandas dia.
Sekadar informasi, pada 5 hingga 7 Mei 2024 merupakan masa pengumuman penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jalur perseorangan.
Kemudian, pada 8 sampai 12 Mei 2024 merupakan masa penyerahan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca Juga: Sempat Kena Geram Hakim Arief Hidayat, KPU Bantah Tak Serius Hadapi Sengketa di MK
