Infografis
Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menimbang-nimbang terkait posisinya di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sebab, PKS merasa memiliki pengalaman berada di koalisi pemerintahan maupun menjadi oposisi.
Baca Juga:
Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PKB: Ya Itu kan Haknya, Kita Nggak Ikut-ikutan
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini.
Menurutnya, PKS pernah masuk di koalisi pemerintahan Presiden ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun.
Bukan hanya itu, PKS juga menjadi oposisi saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat.
Terhitung selama 10 tahun juga, PKS berada di barisan oposisi.
Baca Juga:
Baca Juga: Maju Pilpres, Ini Cerita Prabowo Maju Pilpres karena Restu Jokowi
Ditolak Gelora Masuk Koalisi Prabowo-Gibran, Mardani Tegaskan Proposal PKS dan Anies Beda
Karena itu, PKS masih mempertimbangkan dengan pengalaman yang ada di kantongnya.
"Jadi, oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kami lihat dinamikanya," kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya, dikutip pada Selasa (30/4/2024).
Jazuli mengungkap, sikap PKS setelah Pilpres 2024 justru lebih terbuka.
Ia menyebut, partainya lebih fokus kerja sama demi mewujudkan tujuan bernegara.
"Kami tidak pernah membatasi diri bekerja sama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama," ucapnya.
Baca Juga:
Prabowo Tak Hadir di Acara Halalbihalal PKS, Warganet: Oposisi Bersama PDIP Lebih Sejuk
Adapun posisi PKS pada pemerintahan Prabowo-Gibran akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal, tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat."
